Artikel Kemiskinan Kadir Ruslan

Dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Kota Solo pada 13 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengaku sedikit meragukan (baca: tidak percaya) dengan data jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai 28 juta jiwa atau mencakup 11 persen dari total jumlah penduduk (Tempo.co, 14 Februari). Beliau menganggap, data tersebut kurang menggambarkan realitas di lapangan. Musababnya, berdasarkan pengalamannya, data jumlah penduduk miskin cenderung “menyamarkan” kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Hal itu tercermin dari penggunaan kategori yang membingungkan dan tidak jelas dalam penyajian angka kemiskinan, seperti kategori “hampir miskin” atau “rentan miskin”. Beliau menginginkan kategorisasi yang lebih jelas: miskin, cukup, dan kaya. Pada saat menjadi Gubernur Jakarta, misalnya, beliau mengaku pernah disodori data yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 3,8 persen. Padahal berdasarkan hasil pengamatan beliau di l

Di saat para buruh bersuka cita memeringati hari buruh internasional pada 1 Mei lalu, sebuah pertanyaan mengemuka: apakah para buruh tani juga pantas merayakannya? Faktanya, nasib buruh tani di negeri ini kerap terlupakan di hari buruh. Hari ketika tuntutan perbaikan kesejahteraan dan kenaikan standar pengupahan disuarakan secara lantang dengan cara turun ke jalan. Padahal, kalau bicara soal kesejahteraan, nasib buruh tani lebih layak untuk disuarakan dan diperjuangkan. Mereka dan keluarganya merupakan salah satu fraksi terbesar penduduk miskin negeri ini, selain petani gurem. Tak bisa dimungkiri, hingga kini kemiskinan tetap merupakan fenomena sektor pertanian. Pasalnya, sebagian besar penduduk miskin negeri ini tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, umumnya, sebagai petani atau buruh tani. Statistik kemiskinan resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari lalu menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang at