Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Perempuan dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah narasi tentang kegetiran hidup serba kekurangan. Cerita tentang hidup yang selalu kalah dan terpinggirkan karena hilangnya kesempatan, rasa percaya diri, dan martabat sebagai manusia. Dengan nada lirih Mahatma Gandhi pernah menulis, kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk yang paling buruk.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, sebanyak 27,77 juta penduduk Indonesia tergolong miskin pada Maret 2017. Jumlah ini mencakup 10,64 persen dari total jumlah penduduk.
Mudah diduga, fraksi terbesar dari kelompok miskin tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Data terbaru menunjukkan, sekitar 40 persen atau 11 juta penduduk miskin adalah anak-anak (usia 0-17).
Anak-anak ini miskin karena tumbuh dari keluarga yang juga miskin. Hidup dalam kemiskinan menjadikan mereka berpotensi menjadi bagian dari lingkaran setan kemiskinan saat menginjak usia dewasa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peluang anak yang hidup dalam rumah tangga dengan kemiskinan kronis untuk tetap miskin ketika dewasa 35 persen lebih tinggi dibanding anak yang tidak berasal dari rumah tangga miskin kronis (SMERU, 2009).
Kepala rumah tangga
Fakta lain menunjukkan bahwa tidak sedikit rumah tangga miskin dipimpim oleh perempuan dengan kapabilitas seadanya. Faktanya, sebesar 16,12 persen atau sekitar satu juta rumah tangga miskin pada Maret 2016 dipimpin oleh perempuan. Selain itu, sebesar 11,03 persen atau sebanyak 1,2 juta anak miskin berasal dari rumah tagga yang dikepalai perempuan. Bayangkan, para perempuan ini harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari lima orang.
Kisah Nur Fatmawati, seorang janda asal Jember, yang terpaksa menjadi supir truk sayuran untuk menghidupi dua orang anaknya (Tribunnews.com, 20 Desember) sejatinya hanyalah potongan kecil dari sebuah narasi besar tentang belasan juta perempuan negeri ini yang terpaksa menjadi kepala rumah tangga. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan, pada 2015 sekitar 14,63 persen perempuan berumur 15 tahun ke atas merupakan kepala rumah tangga.
Di pertanian yang mengandalkan kekuatan fisik dan merupakan pusat kemiskinan negeri ini, Sensus Pertanian 2013 mencatat bahwa 2,8 juta rumah tangga tani dipimpin perempuan.
Padahal, rumah tangga yang dipimpin seorang perempuan lebih berisiko untuk terjerembab ke dalam kemiskinan. Secara faktual, kejadian kemiskinan (head count ratio) pada rumah tangga yang dipimpin perempuan mencapai 9,82 persen, lebih tinggi dari rumah tangga yang dipimpin laki-laki (9,03 persen).
Sementara itu, pada kelompok anak-anak, kejadian kemiskinan pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan sebesar 16,84 persen, juga lebih tinggi dibanding rumah tangga yang dipimpin laki-laki (12,97 persen) (Susenas, Maret 2016).
Pemerataan kesempatan              
Nampaknya, tingkat kemiskinan pada rumah tangga yang dipimpin perempuan cenderung  lebih tinggi dari rumah tangga yang dipimpin laki-laki eksis karena persoalan mendasar: kesenjangan derajat kapabilitas antara kaum laki-laki dan perempuan, khususnya terkait capaian pendidikan.
Faktanya, meski disparitas antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit, dalam soal capaian pendidikan, kaum perempuan masih jauh tertinggal dibanding laki-laki. Hasil Susenas 2015 memperlihatkan, rata-rata lama sekolah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas hanya 7,96 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki pada kelompok umur yang sama, yang sebesar 8,69 tahun.
Selain itu, ketimpangan capaian pendidikan antar individu pada kelompok perempuan juga jauh lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini tecermin dari indeks gini lama sekolah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang lebih tinggi (0,323) dibanding penduduk laki-laki pada kelompok usia yang sama (0,273).
Konsekuensinya, meski partisipasi perempuan 15 tahun ke atas di pasar kerja sudah mencapai 48 persen pada 2016, rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan ternyata lebih rendah sekitar 30 persen dibanding yang diterima pekerja laki-laki. Selain karena diskriminasi gender, hal ini terjadi karena kesenjangan kualitas individu antara perempuan dan laki-laki di pasar kerja.
Secara umum, capain pembangunan perempuan relatif lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terkonfirmasi oleh indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan yang hanya sebesar 66,98 pada 2015, jauh lebih rendah dibanding IPM laki-laki yang mencapai 73,58.
Karena itu, kesetaraan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional harus terus diupayakan oleh pemerintah. Tak bisa ditampik, perempuan memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan rumah tangga sekaligus pembangunan bangsa.
Terkait hal ini, R.A Kartini jauh-jauh hari telah berpesan, “ berilah pelajaran kepada anak-anak perempuan, dan dari sinilah peradaban bangsa dimulai. Jadikanlah mereka ibu-ibu yang cakap, cerdas dan baik, maka mereka akan menyebarluaskan peradaban di antara bangsanya kepada anak-anak peradaban, dan kepandaian mereka akan diteruskan.”

Indonesia Pusat Kemiskinan Asia Tenggara

Laporan bertajuk ‘Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening integrated national financing frameworks to deliver 2030 Agenda’ yang dirilis belum lama ini  menyebutkan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil mencapai sebagian besar target the Millenium Development Goals (MDGs) selama kurun waktu 2005 hingga 2015.

Namun demikian, masih ada sejumlah catatan yang mesti dibereskan. Dan, sebagian catatan tersebut berkait erat dengan peran Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Diketahui, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 600 juta jiwa yang tersebar di 10 negara, dan lebih dari sepertiga dari total jumlah tersebut merupakan penduduk Indonesia.

Terkait masalah kekurangan gizi (malnutrisi), misalnya, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kekurangan gizi kronik yang tercermin dari tingginya prevalensi balita bertubuh kerdil (stunting). Laporan ini menyebutkan, 36 persen balita di Tanah Air bertubuh kerdil. Angka ini paling tinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Faktanya, kita lebih buruk dari Myanmar (35 persen) dan Kamboja (32 persen). Selain itu, sekitar 14 persen atau 3,4 juta anak Indonesia memiliki berat badan kurang yang merupakan representasi kekurangan gizi akut.

Pusat kemiskinan
Dalam soal kemiskinan, diperkirakan sebanyak 132 juta orang di kawasan ASEAN berhasil dientaskan dari kemiskinan ekstrim sepanjang 2005-2015. Angka ini mencapai 12 persen dari total jumlah penduduk dunia yang berhasil keluar dari kemiskinan selama era MDG.

Indonesia dan Vietnam merupakan kontributor utama penurunan tersebut. Sekitar 90 persen penurunan kemiskinan di kawasan ASEAN sepanjang 2005-2015 terjadi di kedua negara ini. Capaian Indonesia boleh dibilang cukup mengesankan dengan rata-rata penurunan kemiskinan mencapai 10 hingga 15 persen per tahun. Alhasil, tidak kurang dari 40 juta orang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrim di Indonesia dalam kurun waktu antara 2006 dan 2014.

Sekadar diketahui, kemiskinan ekstrim merujuk pada pendapatan kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli tahun 2011. Ukuran kemiskinan ini biasa disebut garis kemiskinan internasional. 

Saat ini, diperkirakan sekitar 36 juta orang di kawasan ASEAN masih hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Mayoritas dari total jumlah ini terdapat di Indonesia dan Filipina. Jumlah penduduk miskin di kedua negara ini mencakup 90 persen dari total penduduk miskin di ASEAN. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 60 persen dari total jumlah tersebut.


Indonesia nampaknya akan tetap menjadi pusat kemiskinan di kawasan ASEAN dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan kinerja penurunan kemiskinan yang boleh dibilang kurang menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir dan sepertinya akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan.

Faktanya, laju penurunan kemiskinan berjalan lambat dan cenderung stagnan selama tiga tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin hanya berkurang dari 28,28 juta jiwa atau sekitar 11,25 persen dari total penduduk Indonesia pada Maret 2014 menjadi 27,77 juta jiwa (10,64 persen) pada Maret 2017. Itu artinya, dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin hanya berkurang sekitar 500 ribu orang, dan penurunan tingkat kemiskinan kurang dari satu persen.



Hal ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata hanya sekitar 5 persen per tahun selama tiga tahun terakhir jauh dari memadai untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Selain itu, dampak pertumbuhan ekonomi sebesar itu terhadap penurunan kemiskinan kenyataannya juga tereduksi oleh kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang cukup lebar. Ini tercermin melalui angka gini rasio yang mencapai 0,4.

Celakanya, hasil proyeksi sejumlah lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Dunia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 hingga 2018 diperkirakan hanya berada pada kisaran 5,1 – 5,3 persen.

Kalau mau realistis, berdasarkan angka-angka ini pemerintah nampaknya bakal kesulitan untuk merealisasikan target angka kemiskinan sebesar 7-8 persen pada 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Tanpa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ekstrim, target ini nampaknya mustahil akan terwujud.

Fokus di pedesaan
Faktanya, kemiskinan di Tanah Air merupakan fenomena pedesaan dan sektor pertanian (tanaman bahan makanan). Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 63 persen masyarakat miskin merupakan penduduk pedesaan dan mayoritas sangat bergantung pada kegiatan usaha tani.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memperlihatkan bahwa sekitar 60 persen kepala rumah tangga miskin di pedesaan mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama. Hal ini memberi konsekuensi bahwa selain dengan memacu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan, keberhasilan percepatan penanggulangan kemiskinan hanya akan maksimal jika energi yang ada benar-benar difokuskan pada pembangunan wilayah pedesaan dan sektor pertanian.


Terkait hal ini, efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan harus dioptimalkan. Begitupula dengan puluhan triliun anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan swasembada pangan (padi, jagung, dan kedelai), mestinya ini dapat  meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tani secara signifikan. Apalah artinya peningkatan produksi pangan dan capaian swasembada bila pada saat yang sama sebagian besar petani dan buruh tani masih hidup dalam jeratan kemiskinan. (*)

Kenaikan Susidi Listrik dan Kemiskinan

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah menaikkan tarif listrik sebanyak tiga kali untuk pelanggan berdaya 900 VA, yakni pada 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei. Dari tiga kali kenaikan tersebut, tarif listrik yang semula Rp605/kwh naik menjadi Rp1.352/kwh atau mengalami kenaikan lebih dari 100 persen. Pada Juli nanti pemerintah kabarnya akan kembali menaikkan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA.

Kenaikan ini hanya menyasar golongan mampu (kelas menengah). Di Indonesia, jumlah pelanggan listrik berdaya 900 VA mencapai 22,9 juta rumah tangga (KOMPAS.com, 14 Juni). Berdasarkan hasil kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dari total jumlah tersebut, hanya sebanyak 4,1 juta rumah tangga yang layak menerima subsidi. Sebanyak 18,8 juta rumah tangga sisanya termasuk dalam kategori mampu dan tidak layak menerima subsidi.

Karena itu, untuk pelanggan 900 VA, kenaikan tarif listrik hanya akan dibebankan kepada 18,8 juta rumah tangga mampu sementara 4,1 juta rumah tangga sisanya bakal tetap menerima subsidi listrik. Subsidi juga akan tetap diberikan kepada 23 juta rumah tangga pelanggan berdaya 450 VA.
Seperti halnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak, kenaikan tarif listrik tentu bukanlah kebijakan yang populis karena sudah pasti bakal membebani masyarakat. Makanya, saat kampanye pemilihan presiden, semua calon—termasuk pasangan Jokowi-JK—menyatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif listrik bahkan kalau perlu diturunkan.

Meski dinyatakan hanya bakal menyasar golongan mampu, kenaikan tarif listrik tetap saja dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat yang terkena dampak. Apakah kenaikan tersebut hanya akan dirasakan oleh golangan mampu? Hal ini juga belum bisa dipastikan. Terkait hal ini, akurasi hasil kajian yang dilakukan oleh TNP2K di atas, yang digunakan pemerintah sebagai input kebijakan, menjadi sangat krusial.

Penggolongan rumah tangga ke dalam kelompok mampu dan tidak mampu bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena lazimnya menggunakan metode statistik yang tidak bersih dari galat (error), kesalahan klasifikasi bakal selalu terjadi. Di sini akurasi data sangat menentukan, kesalahan klasifikasi akan semakin besar jika akurasi datanya relatif lemah dan dipaksakan.

Sepanjang yang penulis pahami, TNP2K membutuhkan data mikro yang memotret kondisi sosial ekonomi rumah tangga untuk sampai pada kesimpulan bahwa 18,8 juta rumah tangga pelanggan listrik 900 VA tidak pantas menerima subsidi karena terkategori mampu. Terkait hal ini, ada dua sumber data yang bisa digunakan, yakni hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015 atau hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun. Sayangnya, tak ada satupun dari kedua sumber data tersebut yang memuat informasi mengenai daya listrik yang terpasang di rumah tangga. Informasi ini dimiliki oleh PLN.

Dalam hal ini, ada dua informasi yang perlu dipadankan, yakni kondisi sosial-ekonomi rumah tangga dan daya listrik yang terpasang di rumah tangga. Output dari pekerjaan memadankan (matching) kedua informasi ini sangat menentukan apakah penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA tepat sasaran.

Terlepas dari asal-muasal angka rumah tangga mampu dan tidak mampu tersebut, satu hal yang pasti adalah rentetan kenaikan tarif listrik sepanjang Januari hingga Mei 2017 berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin.


Mengapa?

Seperti yang disampaikan oleh ahli statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jousairi Hasbullah, kenaikan tarif listrik akan mendorong kenaikan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan jumlah pengeluaran minimum (per kapita per bulan) yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu termasuk miskin atau tidak.

Diketahui, kontribusi pengeluaran listrik terhadap garis kemiskinan cukup signifikan. Di perkotaan, pengeluaran untuk listrik menyumbang sekitar 2,86 persen terhadap garis kemiskinan pada September 2016, atau menempati posisi kedua untuk kelompok non-bahan makanan setelah pengeluaran untuk perumahan (9,81 persen). Adapun di daerah pedesaan, sumbangsih pengeluaran listrik terhadap garis kemiskinan mencapai 1,59 persen, atau menempati posisi ketiga setelah pengeluaran untuk perumahan (7,63 persen) dan bensin (2,31 persen).

Kenaikan tarif listrik akan menaikkan garis kemiskinan secara langsung (direct effect) melalui peningkatan alokasi pengeluaran untuk biaya listrik. Sementara secara tidak langsung (indirect effect) kenaikan tarif listrik akan memengaruhi garis kemiskinan melalui kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat yang proses produksinya menggunakan listrik sebagai input produksi (utamanya industri rumah tangga).

Karena itu, jika kenaikan garis kemiskinan akibat lonjakan tarif listrik tidak mampu diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang terkena dampak, jumlah penduduk miskin kemungkinan besar bakal bertambah.

Patut dipahami pula bahwa salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah tingginya proporsi penduduk hampir miskin. Meski tidak terkategori miskin, rata-rata pengeluaran mereka dalam sebulan hanya berbeda tipis dengan garis kemiskinan (selisihnya kurang dari 20 persen). Itu artinya, kenaikan tarif listrik berpotensi menggiring mereka ke bawah garis kemiskinan.

Boleh jadi, kempok penduduk hampir miskin ini, dalam proporsi yang cukup besar, merupakan bagian dari 18,8 juta rumah tangga pelanggan listrik 900 VA yang bakal terkena dampak langsung penghapusan subsidi listrik. Karena itu, upaya mitigasi dari pemerintah terkait dampak yang bakal timbul dari penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA menjadi sangat krusial. Jika pemerintah tidak seksama dan hati-hati, jumlah penduduk miskin bakal bertambah. (*k)


Istilah Ndeso dan Tantangan Pembangunan

Akhir-akhir ini istilah ndeso yang sempat dipopulerkan pelawak Tukul Arwana kembali naik daun. Penyebabnya adalah vidoe yang diunggah oleh putra Presiden Jokowi di media sosial. Pihak yang tersinggung dengan penggunaan istilah ndeso dalam video tersebut kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian sebagai bentuk ujaran kebencian.

Menurut sosiolog UGM Arie Sudjito, istilah ndeso menunjukkan sesuatu yang terbelakang, udig, dan jauh dari kemajuan (Tempo, 20 Juli 2017). Sementara itu, saat menghadiri acara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Bandung pada 2014 silam, pak Jokowi menyatakan bahwa mereka yang menjelekkannya karena berwajah ndeso telah merendahkan masyarakat pedesaan yang sebagian besar adalah petani. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau berikut:

"Banyak yang menjelekkan saya, katanya wajah saya wajah 'ndeso', artinya menjelekkan orang desa kan. Hati-hati itu artinya meremehkan kita semua kan,"(sumatra.bisnis.com, 03 Juli 2014).
Itu artinya, secara tidak langsung, pak Jokowi memaknai istilah ndesosebagai sesuatu yang melekat pada masyarakat pedesaan yang umumnya petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia dengan menggunakan sebuah indeks yang dibangun dari sejumlah  variabel, seperti kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, dan sarana kesehatan umum.

Berdasarkan pengelompokkan ini, populasi masyarakat pedesaan (orang desa) diperkirakan mencapai 46.7 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada 2015 yang mencapai 255.46 juta jiwa.
Itu artinya, hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di desa.  Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa jika persolan sosial-ekonomi yang membelit masyarakat pedesaan mampu diselesaikan, maka separuh persolan negeri ini telah terpecahkan.


Urbanisasi yang sangat pesat selama beberapa dasawarsa terakhir telah mentransformasi negeri ini dari masyarakat yang bercorak pedesaan menjadi masyarakat urban. Hal ini tercermin dari peningkatan tajam proporsi penduduk perkotaan (orang kota) dari 22.3 persen  pada 1980 menjadi  53.3 persen pada 2015. Proporsi penduduk perkotaan bahkan diproyeksikan bakal mencapai 66.6 persen pada 2035.

Urbanisasi yang pesat ini disebabkan oleh dua hal, yakni migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota dan perluasan wilayah perkotaan akibat daerah yang semula pedesaan berkembang menjadi perkotaan.

Faktanya, kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini nampaknya disebabkan oleh pembangunan yang selama ini lebih berpusat di daerah perkotaan. Dengan kata lain, pembangunan yang terjadi bias ke kota.

Sejalan dengan makna konotatif yang melekat pada istilah ndeso, hingga kini masyarakat pedesaan---dalam banyak hal---jauh tertinggal bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya di perkotaan.
Kesanjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan tercermin dari indikator sosial-ekonomi, seperti capaian pendidikan. Pada 2015, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di daerah pedesaan hanya 6.98 tahun (hanya tamat sekolah dasar), jauh lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang mencapai 9.61 tahun (tamat sekolah menengah pertama).

Disparitas desa-kota juga terlihat jelas dalam persoalan kemiskinan. Hingga kini daerah pedesaan masih menjadi pusat kemiskinan. Data BPS memperlihatkan bahwa 17.28 juta masyarakat pedesaan terkategori miskin pada September 2016 dengan pengeluarkan per kapita kurang dari Rp350.420 per bulan (garis kemiskinan). Angka ini mencakup 62.25 persen dari total jumlah penduduk miskin yang mencapai 27.76 juta jiwa pada September 2016.

Sektor pertanian merupakan corak utama aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Karena itu, masyarakat miskin pedesaan umumnya adalah petani dan buruh tani. Data BPS memperlihatkan, 66.28 persen kepala rumah tangga miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Mereka adalah representasi---apa yang disebut Prof. Emil Salim dalam artikelnya di koran Kompas (24 Agustus 2015) sebagai---kaum Marhaen masa kini yang harus diangkat taraf hidupnya seperti yang dicita-citakan Bung Karno.

Sedihnya, ada indikasi bahwa kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat pedesaan semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah penduduk sangat miskin di pedesaan dari 5.83 juta jiwa pada Maret 2014 menjadi 7.47 juta jiwa pada Maret 2016.

Sejalan dengan hal ini, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan cenderung memburuk sepanjang Maret 2014-September 2016. Diketahui indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan naik dari 2.26 pada Maret 2014 menjadi 2.32 pada September 2016. Sementara indeks keparahahan kemiskinan mengalami kenaikan dari 0.57 pada Maret 2014 menjadi 0.59 pada September 2016.

Kenaikan yang sepertinya tidak seberapa ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa kehidupan ekonomi masyarakat miskin pedesaan kian memburuk. Mereka dihadapkan pada double burdens: sudah ndeso, melarat pula.

Sekadar diketahui, mereka berkategori sangat miskin karena memiliki pengeluaran per kapita di bawah Rp280.336 per bulan (80 persen garis kemiskinan). Dengan kondisi seperti ini bisa dibayangkan betapa peliknya persoalan kemiskinan yang tengah dialami oleh masyarakat pedesaan. Bagi mereka, tas Gucci seharga Rp32 juta tentu saja merupakan barang super mewah yang---kalau bukan karena keajaiban---tak mungkin bakal terbeli sepanjang hayat mereka.

Itulah sebabnya, anjuran hidup sederhana bagi presiden dan pejabat tinggi negara lainnya menjadi sangat relevan di tengah realitas sosial bahwa masih ada puluhan juta penduduk negeri ini yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya hanya untuk sekadar hidup layak.

Boleh dibilang, sebagian besar indikator sosial-ekonomi yang mengukur progres pembangunan menunjukkan bahwa daerah pedesaan relatif tertinggal di banding daerah perkotaan. Karena itu, istilah ndesosejatinya menyiratkan sebuah tantangan pembangunan, yakni mengangkat masyarakat miskin pedesaan keluar dari jerat kemiskinan dan segala macam ketertinggalan yang diakibatkan minimnya akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan yang selama ini bias ke kota. Dengan demikian, kehidupan mereka bisa menjadi lebih bermartabat seperti suadara-saudaranya di kota. (*k)


Kemiskinan Perdesaan Memburuk

Laju penurunan jumlah penduduk miskin terus melambat dalam beberapa tahun terakhir. Selama pemerintahan Jokowi-JK, capaian pengentasan kemiskinan boleh dibilang kurang menggembirakan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa sepanjang September 2014-September 2016 jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 30 ribu jiwa meski pada periode yang sama persentase penduduk miskin terhadap total populasi (kejadian kemiskinan per seratus penduduk) mengalami penurunan sebesar 0,26 persen. Penurunan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk sepanjang September 2014-September 2016.


Meskipun pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 30 ribu jiwa tidak terlalu signifikan, ada indikasi bahwa kehidupan masyarakat miskin, utamanya di daerah pedesaan, makin memburuk. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah penduduk sangat miskin dari 8,83 juta jiwa pada Maret 2014 menjadi 10,79 juta jiwa pada Maret 2016.

Penyumbang utama kenaikan tersebut adalah wilayah pedesaan. Sepanjang Maret 2014-Maret 2016, jumlah penduduk sangat miskin di pedesaan meningkat dari 5,83 juta jiwa menjadi 7,47 juta jiwa.
Sejalan dengan hal ini, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan cenderung memburuk sepanjang Maret 2014-September 2016. Diketahui indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan naik dari 2,26 pada Maret 2014 menjadi 2,32 pada September 2016. Sementara indeks keparahahan kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,57 pada Maret 2014 menjadi 0,59 pada September 2016.

Kenaikan yang kelihatannya tak seberapa ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa kondisi kesejahteraan lapisan masyarakat bawah di daerah pedesaan semakin memburuk.

Karena itu, visi pemerintah untuk "Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI" nampaknya belum terwujud. Pengalokasian Dana Desa untuk memperkuat pembangunan wilayah pedesaan (Rp20 triliun pada 2015 dan Rp47triliun pada 2016)  juga belum efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Begitupula dengan besarnya anggaran belanja negara di sektor pertanian yang mencapai Rp52 triliun---untuk subsidi pupuk, pencetakan sawah baru, dan pembangunan jaringan irigasi---sepertinya belum memperlihatkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani di daerah pedesaan.

Salah satu faktor yang memengaruhi capaian pengentasan kemiskinan dalam dua tahun terakhir adalah kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung melambat. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 4,88 persen, lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada 2014 yang mencapai 5,01 persen.  Meski kemudian sedikit membaik, pertumbuhan ekonomi pada 2016 hanya sebesar 5,02 persen.

Faktanya, perlambatan pertumbuhan juga terjadi di sektor pertanian yang selama ini menjadi pusat kemiskinan. Data BPS menunjukkan, sepanjang 2015 dan 2016 sektor pertanian hanya tumbuh masing-masing sebesar 3,77 persen dan 3,25 persen.

Pertumbuhan sektor pertanian sangat penting dalam mendukung keberhasilan upaya pengentasan kemiskinan karena lebih dari 50 persen rumah tangga miskin mengandalkan sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utama. Bahkan, di daerah pedesaan yang merupakan kantong kemiskinan (63 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan), hampir 70 persen kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian.

Pertumbuhan di bawah 4 persen per tahun tentu jauh dari memadai untuk mendorong peningkatan pendapatan di sektor pertanian. Pasalnya, beban sektor pertanian cukup berat. Hingga saat ini sebagian besar tenaga kerja (32 persen dari total penduduk bekerja pada Februari 2017) masih mengandalkan sektor pertanian.

Jika tren perlambatan penurunan kemiskinan terus berlanjut, target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen sepertinya bakal sulit tercapai.

Faktanya, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5 persen per tahun sepanjang 2014-2016 ditambah kinerja sektor pertanian yang jauh dari memuaskan, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan kelompok penduduk miskin dan sangat miskin sepanjang Maret 2014-Maret 2016 hanya tumbuh masing-masing sebesar 16,50 persen dan 16,72 persen. Sementara pada saat yang sama garis kemiskinan, yang merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar individu tidak terkategori miskin, justru meningkat sebesar 19,57 persen.

Itu artinya, pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir kurang memadai untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Karena itu, pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan. Pertumbuhan sektor pertanian dan wilayah pedesaan yang selama ini menjadi kantong kemiskinan harus menjadi prioritas. (*k)

Sumber data: www.bps.go.id


 
Support : Statistisi Berbagi | Kompasiana | Indonesiana
Copyright © 2013. Kemiskinan di Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger