Minggu, 15 September 2013

Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa

Di tengah luar biasanya energi yang telah dicurahkan pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, laporan BPS ini kembali mengkonfirmasi, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. Dan sayangnya, dengan kecepatan yang lambat. 

Konsekwensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen tahun depan seperti ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bakal sulit (baca: mustahil) dicapai. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM Juni lalu dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1 persen pada 5-6 bulan mendatang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penurunan kemiskinan memang kurang memuaskan. Statistik menunjukkan, sejak Maret 2007 hingga Maret tahun ini, laju penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata hanya sebesar 0,87 persen per tahun. Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari 53,1 triliun pada 2007 hingga menjadi 106,8 triliun pada 2013 (Kemenkeu, 2013).

Mengapa lambat?
Mengapa laju penurunan kemiskinan berlangsung lambat? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga hal yang dapat menjelaskan hal ini, yakni kemiskinan yang kian kronis (chronic poverty), daya beli penduduk miskin yang stagnan akibat digerus inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas.

Sebagian besar penduduk miskin yang sulit dientaskan saat ini adalah penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik. Kondisi serba kekurangan yang mereka jalani bukan lagi kemiskinan sementara (transient poverty), yang lebih merupakan resultante dari sebab-sebab temporer: krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis seperti kenaikan harga BBM Juni lalu, dan bencana alam. Kemiskinan yang mereka jalani bersifat persisten, tetap hadir meskipun krisis tak terjadi, kebijakan pemerintah populis, dan kondisi alam bersahabat

Mereka yang berkubang dalam kemiskinan kronik sejatinya terbelenggu oleh kemiskinan ganda. Mereka miskin bukan hanya karena faktor pendapatan yang rendah (income poverty) tapi juga karena kapabilitas—tingkat pendidikan dan kesehatan—yang jauh dari mumpuni (capability poverty). Dua jenis kemiskinan ini berkelindan, kait-mengait pada diri mereka sehingga sulit diurai.

Karena itu, penduduk miskin kronik menjadi sulit dientaskan dan diberdayakan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan berlapis pun tak bakal berpengaruh banyak dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lambat karena laju peningkatan harga-harga (inflasi) keranjang kemiskinan, yakni barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk miskin, selalu lebih besar secara signifikan dibanding inflasi indeks harga konsumen dan inflasi inti. Itu artinya, dalam beberapa tahun terakhir, penduduk miskin dihadapkan pada tekanan harga-harga kebutuhan hidup yang terus meningkat. 

Celakanya, pada saat yang sama, tingkat pendapatan penduduk miskin justru tak banyak berubah sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi mereka begitu-begitu saja. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kurang berkualitas meskipun rata-rata di atas 6 persen per tahun.
 
Pertumbuhan ekonomi, kenyataannya, lebih menguntungkan penduduk kelas menengah dan kaya karena lebih digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor riil (tradable). Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin, misalnya, terjebak dalam pertumbuhan rendah dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak mengherankan jika kemudian pertumbuhan ekonomi kian jauh dari semangat pro-poor. Karena faktanya, pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitifitas yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Ekonomi tumbuh mengesankan, namun pada saat yang sama penurunan kemiskinan berlangsung lambat karena pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.
 
Konsekwensinya, jurang ketimpangan pendapatan pun kian melebar. Secara statistik, ini ditunjukkan oleh indeks Gini yang telah menembus 0,41 poin pada 2012. Angka ini dapat dimaknai, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah ternyata hanya menikmati 16,88 persen dari total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian, sementara 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru menikmati 48,94 persen dari total pendapatan. 

Rentan miskin
Persoalan lain, meskipun kemiskinan terus meunjukkan penurunan, jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin (near poor) jika terjadi kejutan dalam perekonomian—seperti kenaikan harga BBM Juni lalu—masih sangat tinggi. Pada 2012, misalnya, jumlahnya diperkirakan mencapai 94 juta jiwa atau sekitar 38,5 persen dari total penduduk (Bank Dunia, 2013). 

Secara faktual, banyak penduduk yang telah keluar dari jurang kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, kenyataannya, masih hidup dengan tingkat kesejahteraan yang tak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Secara statistik, pengeluaran mereka dalam sebulan sebetulnya hanya berada sedikit di atas batas atau garis kemiskinan. 

Dan boleh jadi, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Juni lalu bakal mengirim sebagian mereka—termasuk 1,06 juta orang yang berhasil ke luar dari jurang kemiskinan pada Maret 2013— kembali ke jurang kemiskinan.

Sektor pertanian
Sekitar 63,20 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan. Dan mudah diduga, sebagian besar mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Itu artinya, kunci utama keberhasilan pengentasan kemiskinan di negeri ini adalah perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian-pedesaan.

Telah banyak kajian yang menunjukkan, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, selain dapat meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani di pedesaan, juga dapat menstabilkan bahkan mengurangi harga bahan makanan. Padahal diketahui, sekitar 60 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk bahan makanan.

Karena itu, di samping terus meningkatkan efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian-pedesaan juga harus menjadi fokus pemerintah. Jika tidak, penurunan kemiskinan bakal terus berlangsung lambat. (*)

Minggu, 16 Juni 2013

“Saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergulat dengan kemiskinan itu sama sekali tak butuh data atau angka, yang mereka butuhkan adalah upaya kita semua untuk membantu mereka keluar dari lembah kemiskinan. Dan, segala upaya itu tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan data yang akurat”

Pada November 2011, Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data.

Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “politik angka kemiskinan.” Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Kekhawatiran ini memang wajar, mengingat di satu sisi BPS merupakan lembaga bentukan pemerintah—yang bertanggungjawab langsung kepada presiden—sementara di sisi lain statistik kemiskinan yang dihitung BPS merupakan salah satu tolak ukur baik-buruknya kinerja pemerintah. Terkait hal ini, statistik kemiskinan yang dihasilkan BPS tentu sangat rentan untuk dipolitisasi.

Dalam hal ini, bisa saja BPS menggunakan standar kemiskinan (garis kemiskinan) yang sengaja dibuat minimal (konservatif) agar statistik kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan “pesanan” pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan politik angka kemiskinan menurut Perkumpulan Prakarsa. Jika hal ini benar terjadi, tentu sangat berbahaya dan tidak manusiawa. Tega-teganya, jumlah penduduk miskin dipermainkan dan diramu sedemikian rupa oleh BPS hanya untuk menyenang-nyenangkan penguasa.

Mendudukkan perbedaan
Kekhawatiran Perkumpulan Prakarsa terkait kemungkinan adanya politisasi angka kemiskinan didasari sebuah laporan bertajuk Poverty in Asia and Pacific: An Updateyang dipublikasikan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) pada Agustustus 2011. Terkait isi laporan yang dimaksud, Anda dapat membacanya pada tulisan saya sebelumnya: Jumlah Si Miskin (1): Statistik yang Membingungkan.

Dalam laporan tersebut, ADB melaporkan bahwa—dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP)—perkembangan kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2008—2010 cenderung memburuk. Jumlah penduduk miskin dilaporkan bertambah sebanyak 2,7 juta jiwa, yakni dari 40,4 juta jiwa di 2008 menjadi 43,1 juta jiwa di 2010. Kemiskinan di Indonesia juga dilaporkan lebih buruk dibanding negara-negara lain di ASEAN.

Anehnya pada saat yang sama, statistik kemiskinan resmi versi BPS justru menunjukkan sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun secara konsisten dengan penurunan yang cukup fantastis, yakni mencapai 3,94 juta jiwa sepanjang 2008—2010. Jumlah penduduk miskin yang dilaporkan BPS juga jauh lebih rendah dibanding laporan ADB, yakni hanya sebanyak 34,96 juta jiwa di 2008 dan 31,02 juta jiwa di 2010.

Wajar kalau kemudian perbedaan yang begitu jomplang ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa telah terjadi apa yang disebut sebagai “politik angka kemiskinan” oleh Perkumpulan Prakarsa. Apatah lagi, setelah ditelisik ternyata sumber perbedaan itu adalah perbedaan standar atau garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS ternyata sedikit lebih rendah dibanding garis kemiskinan yang digunakan ADB.

Laporan ADB didasarkan pada garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP) per kapita per hari, yang menurut Perkumpulan Prakarsa setara dengan Rp7.800 per kapita per hari. Angka ini diperoleh dengan mengalikan 1,25 dollar AS dengan faktor konversi PPP untuk penghitungan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar Rp6.237 per dollar AS (bukan kurs nilai tukar). Penjelasan mengenai PPP terkait perhitungan kemiskinan dapat Anda baca pada tulisan saya sebelumnya: Jumlah Si Miskin (6): Kesalahpahaman Terhadap Garis Kemiskinan Internasional.

Sementara itu, garis kemiskinan yang digunakan BPS pada tahun 2010, misalnya, hanya sebesar Rp212 ribu per kapita per bulan atau Rp7.060 per kapita per hari, yang jika dikonversi seperti cara di atas setara dengan 1,13 dollar AS (PPP). Selisihnya dengan garis kemiskinan yang digunakan ADB memang cukup tipis, yakni hanya sebesar 12 sen dollar AS. Namun demikian, perbedaan jumlah penduduk miskin yang dihasilkan sangat jompang. Jumlah penduduk miskin ADB dan BPS berselisih hingga lebih dari 10 juta jiwa.

Apakah perbedaan garis kemiskinan ini adalah sebuah kesengajaan? Atau lebih menohok lagi, merupakan bentuk politasasi angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS? Jawabannya tentu tidak. Ketika membandingkan garis kemiskinan BPS dengan garis kemiskinan ADB, sejatinya kita sedang membicarakan dua alat yang secara fungsional digunakan untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda. Garis kemiskinan BPS digunakan untuk mengukur kemiskinan secara nasional dan menunjukkan bagaimana kemiskinan itu dipandang dari perspektif Indonesia. Sementara itu, garis kemiskinan yang digunakan oleh ADB melihat kemiskinan dari perspektif antarbangsa (internasional), tujuannya adalah perbandingan kemiskinan antarnegara.

Standar atau garis kemiskinan mana yang lebih cocok untuk Indonesia, akan diulas pada tulisan selanjutanya.(*)

Ada yang perlu dikoreski dari hitung-hitungan Perkumpulan Prakarsa terkait konversi garis kemiskinan ADB ke dalam rupiah. Faktor konversi PPP yang digunakan keliru. Mereka yang paham betul tentang sejarah dan cara penghitungan PPP serta penentuan garis kemiskinan internasional tentu dengan terang bisa melihat kekeliruan ini.

Faktor konversi PPP yang dipakai seharusnya bukan yang digunakan untuk perhitungan GDP, tetapi yang digunakan untuk perhitungan salah satu komponen GDP, yakni konsumsi atau pengeluaran rumah tangga.

Faktor konversi PPP untuk GDP tentu tidak cocok digunakan dalam perhitungan kemiskinan karena ditentukan berdasarkan harga semua barang dan jasa yang diikutkan dalam penghitungan GDP. Kenyataannya, tidak semua barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga, karena institusi yang dicakup dalam penghitungan GDP (menurut pengeluaran) tidak hanya rumah tangga, tetapi juga pemerintah (government) dan perusahaan (establishment).

Selain itu, dalam menyusun laporan terkait situasi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik, ADB sebetulnya menggunakan faktor konversi PPP khusus ketika mengkonversi garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS ke mata uang setiap negara (rupiah) untuk menghitungan jumlah penduduk miskin di setiap negara (Indonesia), bukan faktor konversi PPP yang digunakan untuk penghitungan konsumsi rumah tangga dalam GDP. Ini dikarenaken faktor konversi PPP yang digunakan untuk penghitungan konsumsi rumah tangga didasarkan pada barang dan jasa yang tidak mewakili pola konsumsi penduduk miskin serta cenderung bias ke kota (urban bias). Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dan mendalam menganai hal ini silakan baca publikasi ADB berikut: Research Study on Poverty-Spesific Purchasing Power Parity for Selected Countries in Asia and Pacific.
Dalam penentuan garis kemiskinan internasional—yang telah diulas pada tulisan sebelumnya, Bank Dunia tidak menggunakan kurs atau nilai tukar (market exchange rates) ketika mengkonversi garis kemiskinan setiap negara ke dollar AS. Begitupula ketika menghitung kemiskinan di setiap negara, Bank Dunia juga tidak menggunakan nilai tukar ketika mengkonversi garis kemiskinan internasional—dalam dollar AS—ke mata uang setiap negara. Yang digunakan Bank Dunia sebagai faktor konversi adalahpurchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli.

Nila tukar tidak dapat digunakan dalam perhitungan kemiskinan karena tidak menggambarkan harga relatif barang dan jasa antar negara atau dengan kata lain tidak menunjukkan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar juga menderita “traded sector bias,” yakni hanya dipengaruhi oleh harga-harga barang yang diperdagangkan antar negara, tetapi tidak dipengaruhi oleh harga-harga barang yang hanya diperdagangkan secara domestik pada setiap negara.

Purchasing Power Parity
Secara sederhana, PPP merupakan suatu ukuran daya beli relatif dari sejumlah mata uang yang berbeda. Jika kita membandingkan dollar AS dan rupiah dalam perspektif PPP, itu artinya kita sedang membandingkan daya beli relatif kedua mata uang (dollar AS terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah terhadap dollar AS)—atas sejumlah barang dan jasa.

Dengan demikian, 1 dollar AS dalam PPP menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan di Indonesia untuk membeli barang dan jasa (dengan jenis dan jumlah yang sama) yang dibeli dengan harga 1 dollar di Amerika Serikat. Tentu, harga barang dan jasa tersebut bisa saja didapatkan di Indonesia dengan jumlah rupiah yang nominalnya lebih kecil dari nilai kurs rupiah terhadap dollar AS.

Contoh Big Mac Index mungkin akan cukup membantu dalam menjelaskan konsep PPP. Selama ini, para ekonom selalu tertarik untuk mengetahui daya beli riil suatu mata uang—katakanlah dollar AS—terhadap mata uang yang lain—rupiah, misalnya; apakah dollar AS mengalami under valuation, atau sebaliknya over valuationterhadap rupiah? Untuk menjawab itu semua, para ekonom menggunakan alat yang sederhana namun powerfull, yakni Big Mac Index.

Big Mac Index menggunakan harga sepotong burger Big Mac yang dijual di restoran cepat saji McDonald yang tersebar di hampir semua negara untuk melihat daya beli dollar AS terhadap mata uang negara lain. Misalkan, kita ingin mengatahui daya beli dollar AS terhadap rupiah pada 11 Januari 2012 dengan menggunakan Big Mac Index, ilustrasinya adalah seperti berikut:

Pada 11 Januari 2012, harga sepotong burger Big Mac di Indonesia adalah Rp22.534, sementara pada saat yang sama harga sepotong burger Big Mac di Amerika Serikat ternyata sebesar 4,2 dollar AS. Artinya, daya beli 1 dollar AS—atas sepotong burger Big Mac—hanya sebesar Rp5.368 di Indonesia. Karena kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu sebesar Rp9.160 per dollar, itu artinya harga sepotong burger Big Mac di Indonesia cuma sebesar 2,6 dollar AS atau lebih murah 1,6 dollar AS dibanding di Amerika Serikat. Dalam bahasa para ekonom, dollar AS mengalami under valuation sebesar 41,3 persen terhadap rupiah.

Ilustrasi di atas adalah contoh sederhana penerapan konsep PPP pada satu komoditas tunggal. Dalam prakteknya, penghitungan PPP cukup rumit dan kompleks. Komoditi yang diikutkan dalam penghitungan tidak hanya satu, tetapi ribuan.

Selama ini, penghitungan PPP dilakukan oleh International Comparison Program (ICP). Suatu tim kerja yang beranggotakan peneliti dari PBB, Bank Dunia, dan kalangan universitas. Fokus dari ICP adalah menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen penyusunnya (pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto) seluruh negara di dunia dalam dollar PPP. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan dan capaian ekonomi antar negara dapat diperbandingkan secara apple-to-apple.

Untuk meningkatkan akurasi penghitungan PPP, cakupan barang dan jasa (bundle commodities) dan negara yang diikutkan dalam penghitungan terus mengalami perubahan. Hingga saat ini, ICP telah tiga kali melakukan penghitungan PPP, yakni pada tahun 1985, 1993, dan terakhir tahun 2005.

Kesalahpahaman
Garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada PPP tahun 2005. Jika menggunakan PPP tahun 2005, nilai 1 dollar AS setara dengan Rp4.192,83, bukan Rp9.704,74 (kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu).

Dengan demikian, garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia ketika menghitung kemiskinan di Indonesia—jika yang digunakan adalah garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari—di tahun 2005 adalah sebesar Rp5.241,04 per kapita per hari, bukan Rp12.130,93 per kapita per hari.

Inilah yang acap kali tidak dipahami oleh banyak kalangan—mulai dari mereka yang awam hingga yang disebut pakar—ketika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia. Nilai 1,25 dollar AS atau 2 dollar AS dikonversi begitu saja ke rupiah dengan menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ini tentu keliru. Saharusnya, konversi dollar AS ke rupiah didasarkan pada PPP tahun 2005 yang disesuaikan dengan perkembangan harga-harga (inflasi).

Itulah sebabnya, Bank Dunia selalu menuliskan garis kemiskinan internasional yang digunakannya dalam dollar PPP, bukan dollar AS. Tujuannya adalah untuk menghindari pemaknaan yang keliru terhadap garis kemiskinan tersebut. (*)
Untuk mengevaluasi progress pencapapain tujuan utama MDGs dan memenangkan perang melawan kemiskinan global, dibutuhkah data kemiskinan yang dapat diperbandingkan antarnegara.

Keterbandingan tidak akan tercapai jika yang digunakan adalah data kemiskinan yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan pada masing-masing negara (national poverty lines). Ini dikarenakan garis kemiskinan pada masing-masing negara bakal berbeda ketika dikonversi ke mata uang yang sama—katakanlah dollar AS. Selain itu, persoalan yang paling mendasar adalah perbedaan pola konsumsi penduduk miskin pada setiap negara.

Untuk penyusunan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan secara nasional, setiap negara di dunia menggunakan garis kemiskinan yang spesifik. Garis kemiskinan ini merepresentasikan persepsi setiap negara dalam memandang kemiskinan dan sangat dipengaruhi oleh standar hidup di masing-masing negara.

Besaran nilai garis kemiskinan akan meningkat seiiring meningkatnya kesejahteraan suatu negara. Karena itu, garis kemiskinan pada masing-masing negara bakal berbeda meskipun didasarkan pada metodologi atau cara penghitungan yang sama.

Dengan demikian, untuk melakukan perbandingan kemiskinan antarnegara secara konsisten dan apple-to-apple dibutuhkan suatu garis kemiskinan umum yang dapat diterapkan pada semua negara. Dengan garis kemiskinan umum ini, mereka yang dianggap miskin di Amerika Serikat atau Eropa juga akan dianggap miskin di Indonesia, Somalia, dan negara-negara lain di dunia. Garis kemiskinan inilah yang kemudian disebut sebagai garis kemiskinan antar bangsa/internasional (international poverty line).

Bagaimana ditentutakan?
Garis  kemiskinan internasional dinyatakan dalam suatu mata uang tunggal (common currency), yakni dollar Amerika Serikat. Dollar AS dipilih sebagai acuan (banchmark) karena mata uang ini dapat diterima di hampir semua negara.

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Artinya, yang dianggap miskin di dunia ini—di negara manapun individu tersebut berada—adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari  1,25 dollar AS per hari.

Penentuan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada garis kemiskinan 75 negara (less-developed countries dandeveloping countries) —termasuk Indonesia—yang dikumpulkan oleh Bank Dunia sepanjang tahun 1990—2005. Sebagian besar garis kemiskinan tersebut ditentukan dengan menggunakan metode penghitungan yang sama, yakni metode biaya pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach). Sekedar informasi, garis kemiskinan Indonesia yang digunakan oleh Bank Dunia adalah garis kemiskinan tahun 1999.

Untuk menghitung garis kemiskinan internasional, Bank Dunia mengkonversi garis kemiskinan 75 negara tersebut—yang dinyatakan dalam mata uang masing-masing negara—ke dollar AS. Selanjutnya, dengan menggunakan teknik statistik tertentu (analisis regresi), para peneliti Bank Dunia menemukan bahwa rata-rata garis kemiskinan untuk 15 negara termiskin (less-developed countries ) adalah sebesar 38 dollar AS per kapita per bulan atau sekitar 1,25 dollar AS per kapita per hari. Berdasarkan temuan ini, Bank Dunia kemudian menetapkan bahwa garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari.

Karena merupakan rata-rata garis kemiskinan dari 15 negara termiskin—dari 75 negara yang diikutkan dalam penghitungan, garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari boleh dibilang hanya mengukur kemiskinan dari perspektif negara-negara miskin. Karena itu,Bank Dunia juga menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar 2 dollar AS per kapita per hari yang merupakan median (nilai tengah) dari garis kemiskinan seluruh  negara berkembang (developing countries).

Garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari merupakan revisi atau penyempurnaan terhadap garis kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia sebelumnya, yakni sebesar 1,08 dollar AS per kapita per hari. Garis kemiskinan sebesar 1,08 dollar AS merupakan hasil revisi terhadap garis kemiskinan sebelumnya: 1 dollar AS per kapita per hari.

Sejatinya data BPS
Setelah garis kemiskinan internasional ditentukan (1,25 dollar AS dan 2 dollar AS), langkah selanjutnya adalah menerapkan garis kemiskinan tersebut ke setiap negara untuk memperoleh data kemiskinan yang dapat diperbandingkan secara global.

Secara teknis, ini dilakukan dengan mengkonversi garis kemiskinan internasional—katakanlah 1,25 dollar AS—ke mata uang masing-masing negara kemudian menerapkannya pada basis data pengeluaran (konsumsi) rumah tangga yang dihasilkan melalui survei rumah tangga (household survey) di setiap negara untuk mengestimasi proporsi penduduk miskin dan indikator kemiskinan lainnya.

Di Indonesia, basis data pengeluaran yang digunakan adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan BPS. Dengan demikian, kala menghitung penduduk miskin di Indonesia, Bank Dunia sejatinya menggunakan data BPS. Metodologinya pun serupa. Yang berbeda hanyalah garis kemiskinan yang digunakan. Di sini, Bank Dunia tidak menggunakan garis kemiskinan BPS, tetapi garis kemiskinan internasional. Bukan karena garis kemiskinan BPS terlalu rendah tetapi untuk keterbandingan secara internasional.

Bank Dunia tidak pernah sekali pun menyatakan bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS tidak layak atau terlalu rendah. Bank Dunia juga tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa garis kemiskinan yang paling cocok untuk menghitung kemiskinan di Indonesia adalah sebesar 1,25 dollar AS atau 2 dollar AS per kapita per hari.

Sebetulnya, terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, BPS telah konsisten melakukannya sejak tahun 1984 dengan menggunakan basis data SUSENAS. Itulah sebab, dalam beberapa tahun terakhir, BPS telah menjadi rujukan banyak negara dan dipercaya oleh United Nations-Statistical Institute for Asia and Pacific (UN-SIAP) untuk menjadi pusat training perhitungan kemiskinan di Asia-Pasifik. (*)
Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pengeluaran sebagai indikator hidup layak (well-being). Garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan absolut yang didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan demikian, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut miskin.

Dalam prakteknya, garis kemiskinan yang dipakai BPS merupakan hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GNKM).
GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan untuk memenuhi asupan energi sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Jumlah kalori sebesar ini disumbang oleh 52 jenis komoditi. Padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu merupakan komoditi dengan kontribusi kalori paling besar.

Sementara itu, GKNM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan dasar non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makananan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Pemilihan jenis komoditi non-makanan yang diikutkan dalam penghitungan GKNM mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Garis kemiskinan, baik makanan maupun non-makanan, juga dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Ini harus dilakukan karena perbedaan pola konsumsi antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Selain itu, harga yang dibayarkan oleh penduduk perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga berbeda dengan penduduk perdesaan.
Sebelum garis kemiskinan dihitung, terlebih dahulu ditentukan kelompok populasi rujukan (reference population), yaitu 20 persen penduduk dengan nilai pengeluaran di atas garis kemiskinan sementara (GKS). Kelompok ini disebut penduduk kelas marjinal. Selanjutnya, berdasarkan pengeluaran penduduk kelompok marjinal ini, GKM dan GKNM dihitung. Dengan demikian, garis kemiskinan pada dasarnya merupakan nilai pengeluaran penduduk kelas marjinal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

GKS dihitung berdasarkan garis kemiskinan periode sebelumnya yang digerakkan dengan inflasi umum. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun nilai nominal garis kemiskinan terus meningkat seiiring kenaikan harga-harga. Ini sekaligus membantah anggapan sebagian orang, bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS selama ini tidak mengikuti perkembangan harga-harga (inflasi).

Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada basis data pengeluaran 68.500 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas adalah survei rutin yang diselenggarakan BPS untuk memotret pola konsumsi rumah tangga di seluruh Indonesia dengan menggunakan modul konsumsi yang mencakup lebih dari 300 item pengeluaran. Dari survei ini diperoleh secara rinci alokasi pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kebutuhan makanan dan non-makanan setiap bulannya.

Sejak tahun 2011, Susenas (modul kosumsi) diselanggarakan oleh BPS setiap tiga bulan dalam satu tahun (triwulanan). Potret kemiskinan yang disajikan adalah kondisi bulan Maret dan September. Karena dihitung berdasarkan data survei, perlu dipahami bahwa angka kemiskinan yang dihasilkan BPS pada dasarnya hanyalah estimasi. (*)
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!