Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Jokowi dan Data Kemiskinan BPS


Dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Nasional II Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Kota Solo pada 13 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengaku sedikit meragukan (baca: tidak percaya) dengan data jumlah penduduk miskin Indonesia yang mencapai 28 juta jiwa atau mencakup 11 persen dari total jumlah penduduk (Tempo.co, 14 Februari).
Beliau menganggap, data tersebut kurang menggambarkan realitas di lapangan. Musababnya, berdasarkan pengalamannya, data jumlah penduduk miskin cenderung “menyamarkan” kondisi kemiskinan yang sebenarnya. Hal itu tercermin dari penggunaan kategori yang membingungkan dan tidak jelas dalam penyajian angka kemiskinan, seperti kategori “hampir miskin” atau “rentan miskin”. Beliau menginginkan kategorisasi yang lebih jelas: miskin, cukup, dan kaya.
Pada saat menjadi Gubernur Jakarta, misalnya, beliau mengaku pernah disodori data yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 3,8 persen. Padahal berdasarkan hasil pengamatan beliau di lapangan, persentase jumlah penduduk miskin mestinya jauh lebih besar.
Sebetulnya, membandingkan data kemiskinan resmi, yang dibangun berdasarkan metode pengukuran tertentu, dengan hasil pengamatan (pribadi) di lapangan sangatlah tidak tepat. Kedua hal tersebut tentu tidak apple to apple, tak bisa diperbandingkan karena mistar ukur yang digunakan jauh berbeda: metode kuantitatif versus persepsi.
Alasan yang paling mendasar adalah soal kesamaan konsep dan definisi kemiskinan yang dijadikan pijakan. Data kemiskinan resmi tentu saja didasarkan pada konsep dan definisi kemiskinan yang baku dan terukur. Berdasarkan konsep dan definisi itu, kemiskinan kemudian diukur secara kuantitatif serta diestimasi melalui survei (pengumpulan data di lapangan) untuk memperoleh gambaran utuh tentang populasi.
Sementara itu, hasil pengamatan seseorang seringkali dibangun berdasarkan persepsi pribadi, tidak terukur, dan cenderung subyektif. Persepsi individu juga acap kali bias jika dijadikan pijakan untuk melakukan generalisasi, karena keterbatasan cakupan yang bisa diamati.
Saat Pak Jokowi blusukan ke bantaran Kali Ciliwung di daerah Kampung Melayu, misalnya, beliau tentu bakal memperoleh gambaran faktual tentang kondisi kemiskinan di daerah tersebut dari perspektif beliau dan berdasarkan definisi “miskin” yang ada dibenak beliau.
Tapi pada saat yang sama, beliau tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: berapa banyak jumlah penduduk miskin di daerah tersebut? Dan, berapa banyak jumlah penduduk miskin di wilayah lain di Jakarta pada saat yang sama? Karena, sekali lagi, alat ukurnya adalah persepsi dan pengamatan secara visual terhadap realitas yang terjadi di lapangan.
Kalaupun angka kemiskinan yang ada saat ini dirasa kurang akurat dalam menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan, hal tersebut memberi konfirmasi bahwa dewasa ini data kemiskinan yang akurat merupakan tuntutan dan kebutuhan para pengambil kebijakan yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga yang selama ini menghitung jumlah penduduk miskin. Hal ini penting, karena akurasi data kemiskinan merupakan faktor yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pemerintah ihwal penanggulangan kemiskinan.
Faktanya, pengukuran kemiskinan bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, kemiskinan bersifat multidimensi, dinamis, dan sangat kualitatif. Karena itu, hingga kini, tak ada satupun metode yang betul-betul sempurna dalam memotret kemiskinan.
Di Indonesia, perhitungan jumlah penduduk miskin menggunakan pendekatan moneter. Artinya, pengukuran kemiskinan didekati dari sisi pendapatan/pengeluaran.Dalam prakteknya, BPS menghitung garis kemiskinan, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan selanjutnya disebut miskin. Sementara itu, terminologi penduduk hampir miskin (near poor) merujuk pada mereka yang tidak termasuk miskin tapi sangat rentan untuk jatuh miskin. Karena, pengeluaran mereka dalam sebulan hanya berselisih tipis dengan garis kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan, penduduk miskin dan hampir miskin seringkali sulit dibedakan dalam kahidupan sehari-hari.
Secara kuantitatif, penduduk hampir miskin umumnya merujuk pada mereka yang memiliki pengeluaran 100-150 persen garis kemiskinan. Artinya, jika garis kemiskinan saat ini sebesar Rp350 ribu per bulan, penduduk hampir miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan antara Rp350 ribu-Rp525 ribu.
Perlu dicamkan, kategori “hampir miskin” sebetulnya merupakan konsep baku dalam analisis kemiskinan. Biro Sensus Amerika Serikat, misalnya, pada Mei 2014 merilis data jumlah penduduk hampir miskin (pendapatan antara 100-125 persen garis kemiskinan) di Negeri Abang Sam, yang ditaksir mencapai 14,7 juta jiwa pada 2012 (Living in Near Poverty in United States: 1966-2012).
Kategori hampir miskin juga tidak dimaksudkan untuk menyamarkan kondisi kemiskinan. Sebaliknya, dengan kategori tersebut informasi kemiskinan yang disajikan menjadi lebih kaya dan beragam. Data penduduk hampir miskin—yang dilengkapi dengan karaktersitik demografi, misalnya—justru amat membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan terarah terkait upaya penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, anggapan bahwa kategori “hampir miskin” atau “rentan miskin” merupakan sesuatu yang tidak jelas dan sengaja dibuat-buat sejatinya memberi konfirmasi bahwa tantangan berat para pegiat statistik resmi dewasa ini bukan hanya bagaimana menghasilkan data yang akurat, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan para pengembil kebijakan terhadap data-data statistik resmi serta mengkomunikasikan data-data tersebut dengan baik sehinga tidak dimaknai secara keliru. (*)

Buruh Tani yang Tetap Miskin


Di saat para buruh bersuka cita memeringati hari buruh internasional pada 1 Mei lalu, sebuah pertanyaan mengemuka: apakah para buruh tani juga pantas merayakannya? Faktanya, nasib buruh tani di negeri ini kerap terlupakan di hari buruh. Hari ketika tuntutan perbaikan kesejahteraan dan kenaikan standar pengupahan disuarakan secara lantang dengan cara turun ke jalan.

Padahal, kalau bicara soal kesejahteraan, nasib buruh tani lebih layak untuk disuarakan dan diperjuangkan. Mereka dan keluarganya merupakan salah satu fraksi terbesar penduduk miskin negeri ini, selain petani gurem.

Tak bisa dimungkiri, hingga kini kemiskinan tetap merupakan fenomena sektor pertanian. Pasalnya, sebagian besar penduduk miskin negeri ini tinggal di desa dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian, umumnya, sebagai petani atau buruh tani.

Statistik kemiskinan resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari lalu menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang atau mencakup 10,96 persen dari jumlah total penduduk Indonesia pada September 2014. Mayoritas dari jumlah total penduduk miskin tersebut tinggal di desa dengan persentase mencapai 62,6 persen.

Namun apa daya, para buruh tani adalah kaum marginal di negeri ini. Mereka hanyalah kumpulan orang-orang—paling tinggi tamatan sekolah dasar—yang tidak memiliki kemewahan untuk berserikat, berorganisasi, atau apapun namanya untuk menuntut perbaikan kesejahteraan di ruang publik.

Sebagai pekerja di sektor informal, mereka juga tak punya posisi tawar yang cukup kuat untuk menuntut kenaikan upah. Tak seperti pekerja di sektor formal (karyawan), mereka tak mengenal istilah upah minimum regional (UMR). Jadi, tak usah heran bila upah mereka lebih rendah bila dibandingkan dengan upah pekerja kasar lainnya. Misalnya, upuh buruh bangunan.
Data BPS memperlihatkan, upah harian buruh tani sepanjang tahun 2014 rata-rata hanya sebesar Rp45 ribu. Upah nominal sebesar itu tentu jauh dari cukup untuk menyelamatkan buruh tani dan keluarganya dari jerat kemiskinan.

Sedihnya, bagi buruh tani, hidup kian pelik karena daya beli mereka terus merosot meski pada saat yang sama upah yang mereka terima mengalami kenaikan. Musababnya, kenaikan upah nominal tersebut—yang tak seberapa jumlahnya—tak mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup akibat harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung.

Jika pemerintah peduli terhadap kesejahteran buruh tani, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memberi mereka lahan garapan. Tanpa lahan pertanian, mereka yang umumnya memiliki tingkat kapabilitas yang rendah dan minim keahlian serta amat bergantung pada ekonomi usaha tani, bakal sulit keluar dari kubangan kemiskinan.


Pada masa kampanye lalu, salah satu janji yang diobral oleh pasangan Jokowi-JK adalah kepemilikan lahan pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Konon, para buruh tani dan petani gurem termasuk yang diprioritaskan dalam rencana bagi-bagi lahan tersebut. Sudah saatnya janji tersebut direalisasikan. Jangan sekadar menjadi ingin surga. Dengan demikian, kesejahteraan para buruh tani dan keluarganya dapat ditingkatkan. (*)

Catatan Penurunan Kemiskinan 2013


Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa

Di tengah luar biasanya energi yang telah dicurahkan pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, laporan BPS ini kembali mengkonfirmasi, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. Dan sayangnya, dengan kecepatan yang lambat. 

Konsekwensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen tahun depan seperti ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bakal sulit (baca: mustahil) dicapai. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM Juni lalu dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1 persen pada 5-6 bulan mendatang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penurunan kemiskinan memang kurang memuaskan. Statistik menunjukkan, sejak Maret 2007 hingga Maret tahun ini, laju penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata hanya sebesar 0,87 persen per tahun. Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari 53,1 triliun pada 2007 hingga menjadi 106,8 triliun pada 2013 (Kemenkeu, 2013).

Mengapa lambat?
Mengapa laju penurunan kemiskinan berlangsung lambat? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga hal yang dapat menjelaskan hal ini, yakni kemiskinan yang kian kronis (chronic poverty), daya beli penduduk miskin yang stagnan akibat digerus inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas.

Sebagian besar penduduk miskin yang sulit dientaskan saat ini adalah penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik. Kondisi serba kekurangan yang mereka jalani bukan lagi kemiskinan sementara (transient poverty), yang lebih merupakan resultante dari sebab-sebab temporer: krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis seperti kenaikan harga BBM Juni lalu, dan bencana alam. Kemiskinan yang mereka jalani bersifat persisten, tetap hadir meskipun krisis tak terjadi, kebijakan pemerintah populis, dan kondisi alam bersahabat

Mereka yang berkubang dalam kemiskinan kronik sejatinya terbelenggu oleh kemiskinan ganda. Mereka miskin bukan hanya karena faktor pendapatan yang rendah (income poverty) tapi juga karena kapabilitas—tingkat pendidikan dan kesehatan—yang jauh dari mumpuni (capability poverty). Dua jenis kemiskinan ini berkelindan, kait-mengait pada diri mereka sehingga sulit diurai.

Karena itu, penduduk miskin kronik menjadi sulit dientaskan dan diberdayakan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan berlapis pun tak bakal berpengaruh banyak dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lambat karena laju peningkatan harga-harga (inflasi) keranjang kemiskinan, yakni barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk miskin, selalu lebih besar secara signifikan dibanding inflasi indeks harga konsumen dan inflasi inti. Itu artinya, dalam beberapa tahun terakhir, penduduk miskin dihadapkan pada tekanan harga-harga kebutuhan hidup yang terus meningkat. 

Celakanya, pada saat yang sama, tingkat pendapatan penduduk miskin justru tak banyak berubah sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi mereka begitu-begitu saja. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kurang berkualitas meskipun rata-rata di atas 6 persen per tahun.
 
Pertumbuhan ekonomi, kenyataannya, lebih menguntungkan penduduk kelas menengah dan kaya karena lebih digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor riil (tradable). Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin, misalnya, terjebak dalam pertumbuhan rendah dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak mengherankan jika kemudian pertumbuhan ekonomi kian jauh dari semangat pro-poor. Karena faktanya, pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitifitas yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Ekonomi tumbuh mengesankan, namun pada saat yang sama penurunan kemiskinan berlangsung lambat karena pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.
 
Konsekwensinya, jurang ketimpangan pendapatan pun kian melebar. Secara statistik, ini ditunjukkan oleh indeks Gini yang telah menembus 0,41 poin pada 2012. Angka ini dapat dimaknai, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah ternyata hanya menikmati 16,88 persen dari total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian, sementara 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru menikmati 48,94 persen dari total pendapatan. 

Rentan miskin
Persoalan lain, meskipun kemiskinan terus meunjukkan penurunan, jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin (near poor) jika terjadi kejutan dalam perekonomian—seperti kenaikan harga BBM Juni lalu—masih sangat tinggi. Pada 2012, misalnya, jumlahnya diperkirakan mencapai 94 juta jiwa atau sekitar 38,5 persen dari total penduduk (Bank Dunia, 2013). 

Secara faktual, banyak penduduk yang telah keluar dari jurang kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, kenyataannya, masih hidup dengan tingkat kesejahteraan yang tak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Secara statistik, pengeluaran mereka dalam sebulan sebetulnya hanya berada sedikit di atas batas atau garis kemiskinan. 

Dan boleh jadi, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Juni lalu bakal mengirim sebagian mereka—termasuk 1,06 juta orang yang berhasil ke luar dari jurang kemiskinan pada Maret 2013— kembali ke jurang kemiskinan.

Sektor pertanian
Sekitar 63,20 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan. Dan mudah diduga, sebagian besar mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Itu artinya, kunci utama keberhasilan pengentasan kemiskinan di negeri ini adalah perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian-pedesaan.

Telah banyak kajian yang menunjukkan, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, selain dapat meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani di pedesaan, juga dapat menstabilkan bahkan mengurangi harga bahan makanan. Padahal diketahui, sekitar 60 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk bahan makanan.

Karena itu, di samping terus meningkatkan efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian-pedesaan juga harus menjadi fokus pemerintah. Jika tidak, penurunan kemiskinan bakal terus berlangsung lambat. (*)

Jumlah Si Miskin (7): Politik Angka Kemiskinan


“Saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergulat dengan kemiskinan itu sama sekali tak butuh data atau angka, yang mereka butuhkan adalah upaya kita semua untuk membantu mereka keluar dari lembah kemiskinan. Dan, segala upaya itu tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan data yang akurat”

Pada November 2011, Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga independen yang berfokus pada studi mengenai pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, mempublikasikan sebuah paper menarik bertajuk “Kemiskinan Melonjak, Jurang Ketimpangan Melebar.” Paper ini ditulis dengan analisis yang begitu bertenaga dan syarat akan data.

Salah satu tema yang diulas adalah mengenai “politik angka kemiskinan.” Ada “kekhawatiran” bahwa terkait perhitungan kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) telah dijadikan alat politik oleh pemerintah. Tentu saja, untuk apalagi kalau bukan pencitraan.
Kekhawatiran ini memang wajar, mengingat di satu sisi BPS merupakan lembaga bentukan pemerintah—yang bertanggungjawab langsung kepada presiden—sementara di sisi lain statistik kemiskinan yang dihitung BPS merupakan salah satu tolak ukur baik-buruknya kinerja pemerintah. Terkait hal ini, statistik kemiskinan yang dihasilkan BPS tentu sangat rentan untuk dipolitisasi.

Dalam hal ini, bisa saja BPS menggunakan standar kemiskinan (garis kemiskinan) yang sengaja dibuat minimal (konservatif) agar statistik kemiskinan yang dihasilkan sesuai dengan “pesanan” pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan politik angka kemiskinan menurut Perkumpulan Prakarsa. Jika hal ini benar terjadi, tentu sangat berbahaya dan tidak manusiawa. Tega-teganya, jumlah penduduk miskin dipermainkan dan diramu sedemikian rupa oleh BPS hanya untuk menyenang-nyenangkan penguasa.

Mendudukkan perbedaan
Kekhawatiran Perkumpulan Prakarsa terkait kemungkinan adanya politisasi angka kemiskinan didasari sebuah laporan bertajuk Poverty in Asia and Pacific: An Updateyang dipublikasikan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) pada Agustustus 2011. Terkait isi laporan yang dimaksud, Anda dapat membacanya pada tulisan saya sebelumnya: Jumlah Si Miskin (1): Statistik yang Membingungkan.

Dalam laporan tersebut, ADB melaporkan bahwa—dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP)—perkembangan kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2008—2010 cenderung memburuk. Jumlah penduduk miskin dilaporkan bertambah sebanyak 2,7 juta jiwa, yakni dari 40,4 juta jiwa di 2008 menjadi 43,1 juta jiwa di 2010. Kemiskinan di Indonesia juga dilaporkan lebih buruk dibanding negara-negara lain di ASEAN.

Anehnya pada saat yang sama, statistik kemiskinan resmi versi BPS justru menunjukkan sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun secara konsisten dengan penurunan yang cukup fantastis, yakni mencapai 3,94 juta jiwa sepanjang 2008—2010. Jumlah penduduk miskin yang dilaporkan BPS juga jauh lebih rendah dibanding laporan ADB, yakni hanya sebanyak 34,96 juta jiwa di 2008 dan 31,02 juta jiwa di 2010.

Wajar kalau kemudian perbedaan yang begitu jomplang ini telah memunculkan kekhawatiran bahwa telah terjadi apa yang disebut sebagai “politik angka kemiskinan” oleh Perkumpulan Prakarsa. Apatah lagi, setelah ditelisik ternyata sumber perbedaan itu adalah perbedaan standar atau garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS ternyata sedikit lebih rendah dibanding garis kemiskinan yang digunakan ADB.

Laporan ADB didasarkan pada garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP) per kapita per hari, yang menurut Perkumpulan Prakarsa setara dengan Rp7.800 per kapita per hari. Angka ini diperoleh dengan mengalikan 1,25 dollar AS dengan faktor konversi PPP untuk penghitungan Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yakni sebesar Rp6.237 per dollar AS (bukan kurs nilai tukar). Penjelasan mengenai PPP terkait perhitungan kemiskinan dapat Anda baca pada tulisan saya sebelumnya: Jumlah Si Miskin (6): Kesalahpahaman Terhadap Garis Kemiskinan Internasional.

Sementara itu, garis kemiskinan yang digunakan BPS pada tahun 2010, misalnya, hanya sebesar Rp212 ribu per kapita per bulan atau Rp7.060 per kapita per hari, yang jika dikonversi seperti cara di atas setara dengan 1,13 dollar AS (PPP). Selisihnya dengan garis kemiskinan yang digunakan ADB memang cukup tipis, yakni hanya sebesar 12 sen dollar AS. Namun demikian, perbedaan jumlah penduduk miskin yang dihasilkan sangat jompang. Jumlah penduduk miskin ADB dan BPS berselisih hingga lebih dari 10 juta jiwa.

Apakah perbedaan garis kemiskinan ini adalah sebuah kesengajaan? Atau lebih menohok lagi, merupakan bentuk politasasi angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS? Jawabannya tentu tidak. Ketika membandingkan garis kemiskinan BPS dengan garis kemiskinan ADB, sejatinya kita sedang membicarakan dua alat yang secara fungsional digunakan untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda. Garis kemiskinan BPS digunakan untuk mengukur kemiskinan secara nasional dan menunjukkan bagaimana kemiskinan itu dipandang dari perspektif Indonesia. Sementara itu, garis kemiskinan yang digunakan oleh ADB melihat kemiskinan dari perspektif antarbangsa (internasional), tujuannya adalah perbandingan kemiskinan antarnegara.

Standar atau garis kemiskinan mana yang lebih cocok untuk Indonesia, akan diulas pada tulisan selanjutanya.(*)

Ada yang perlu dikoreski dari hitung-hitungan Perkumpulan Prakarsa terkait konversi garis kemiskinan ADB ke dalam rupiah. Faktor konversi PPP yang digunakan keliru. Mereka yang paham betul tentang sejarah dan cara penghitungan PPP serta penentuan garis kemiskinan internasional tentu dengan terang bisa melihat kekeliruan ini.

Faktor konversi PPP yang dipakai seharusnya bukan yang digunakan untuk perhitungan GDP, tetapi yang digunakan untuk perhitungan salah satu komponen GDP, yakni konsumsi atau pengeluaran rumah tangga.

Faktor konversi PPP untuk GDP tentu tidak cocok digunakan dalam perhitungan kemiskinan karena ditentukan berdasarkan harga semua barang dan jasa yang diikutkan dalam penghitungan GDP. Kenyataannya, tidak semua barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh rumah tangga, karena institusi yang dicakup dalam penghitungan GDP (menurut pengeluaran) tidak hanya rumah tangga, tetapi juga pemerintah (government) dan perusahaan (establishment).

Selain itu, dalam menyusun laporan terkait situasi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik, ADB sebetulnya menggunakan faktor konversi PPP khusus ketika mengkonversi garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS ke mata uang setiap negara (rupiah) untuk menghitungan jumlah penduduk miskin di setiap negara (Indonesia), bukan faktor konversi PPP yang digunakan untuk penghitungan konsumsi rumah tangga dalam GDP. Ini dikarenaken faktor konversi PPP yang digunakan untuk penghitungan konsumsi rumah tangga didasarkan pada barang dan jasa yang tidak mewakili pola konsumsi penduduk miskin serta cenderung bias ke kota (urban bias). Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dan mendalam menganai hal ini silakan baca publikasi ADB berikut: Research Study on Poverty-Spesific Purchasing Power Parity for Selected Countries in Asia and Pacific.

Jumlah Si Miskin (6): Kesalahpahaman Terhadap Garis Kemiskinan Bank Dunia


Dalam penentuan garis kemiskinan internasional—yang telah diulas pada tulisan sebelumnya, Bank Dunia tidak menggunakan kurs atau nilai tukar (market exchange rates) ketika mengkonversi garis kemiskinan setiap negara ke dollar AS. Begitupula ketika menghitung kemiskinan di setiap negara, Bank Dunia juga tidak menggunakan nilai tukar ketika mengkonversi garis kemiskinan internasional—dalam dollar AS—ke mata uang setiap negara. Yang digunakan Bank Dunia sebagai faktor konversi adalahpurchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli.

Nila tukar tidak dapat digunakan dalam perhitungan kemiskinan karena tidak menggambarkan harga relatif barang dan jasa antar negara atau dengan kata lain tidak menunjukkan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar juga menderita “traded sector bias,” yakni hanya dipengaruhi oleh harga-harga barang yang diperdagangkan antar negara, tetapi tidak dipengaruhi oleh harga-harga barang yang hanya diperdagangkan secara domestik pada setiap negara.

Purchasing Power Parity
Secara sederhana, PPP merupakan suatu ukuran daya beli relatif dari sejumlah mata uang yang berbeda. Jika kita membandingkan dollar AS dan rupiah dalam perspektif PPP, itu artinya kita sedang membandingkan daya beli relatif kedua mata uang (dollar AS terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah terhadap dollar AS)—atas sejumlah barang dan jasa.

Dengan demikian, 1 dollar AS dalam PPP menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan di Indonesia untuk membeli barang dan jasa (dengan jenis dan jumlah yang sama) yang dibeli dengan harga 1 dollar di Amerika Serikat. Tentu, harga barang dan jasa tersebut bisa saja didapatkan di Indonesia dengan jumlah rupiah yang nominalnya lebih kecil dari nilai kurs rupiah terhadap dollar AS.

Contoh Big Mac Index mungkin akan cukup membantu dalam menjelaskan konsep PPP. Selama ini, para ekonom selalu tertarik untuk mengetahui daya beli riil suatu mata uang—katakanlah dollar AS—terhadap mata uang yang lain—rupiah, misalnya; apakah dollar AS mengalami under valuation, atau sebaliknya over valuationterhadap rupiah? Untuk menjawab itu semua, para ekonom menggunakan alat yang sederhana namun powerfull, yakni Big Mac Index.

Big Mac Index menggunakan harga sepotong burger Big Mac yang dijual di restoran cepat saji McDonald yang tersebar di hampir semua negara untuk melihat daya beli dollar AS terhadap mata uang negara lain. Misalkan, kita ingin mengatahui daya beli dollar AS terhadap rupiah pada 11 Januari 2012 dengan menggunakan Big Mac Index, ilustrasinya adalah seperti berikut:

Pada 11 Januari 2012, harga sepotong burger Big Mac di Indonesia adalah Rp22.534, sementara pada saat yang sama harga sepotong burger Big Mac di Amerika Serikat ternyata sebesar 4,2 dollar AS. Artinya, daya beli 1 dollar AS—atas sepotong burger Big Mac—hanya sebesar Rp5.368 di Indonesia. Karena kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu sebesar Rp9.160 per dollar, itu artinya harga sepotong burger Big Mac di Indonesia cuma sebesar 2,6 dollar AS atau lebih murah 1,6 dollar AS dibanding di Amerika Serikat. Dalam bahasa para ekonom, dollar AS mengalami under valuation sebesar 41,3 persen terhadap rupiah.

Ilustrasi di atas adalah contoh sederhana penerapan konsep PPP pada satu komoditas tunggal. Dalam prakteknya, penghitungan PPP cukup rumit dan kompleks. Komoditi yang diikutkan dalam penghitungan tidak hanya satu, tetapi ribuan.

Selama ini, penghitungan PPP dilakukan oleh International Comparison Program (ICP). Suatu tim kerja yang beranggotakan peneliti dari PBB, Bank Dunia, dan kalangan universitas. Fokus dari ICP adalah menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen penyusunnya (pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto) seluruh negara di dunia dalam dollar PPP. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan dan capaian ekonomi antar negara dapat diperbandingkan secara apple-to-apple.

Untuk meningkatkan akurasi penghitungan PPP, cakupan barang dan jasa (bundle commodities) dan negara yang diikutkan dalam penghitungan terus mengalami perubahan. Hingga saat ini, ICP telah tiga kali melakukan penghitungan PPP, yakni pada tahun 1985, 1993, dan terakhir tahun 2005.

Kesalahpahaman
Garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada PPP tahun 2005. Jika menggunakan PPP tahun 2005, nilai 1 dollar AS setara dengan Rp4.192,83, bukan Rp9.704,74 (kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu).

Dengan demikian, garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia ketika menghitung kemiskinan di Indonesia—jika yang digunakan adalah garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari—di tahun 2005 adalah sebesar Rp5.241,04 per kapita per hari, bukan Rp12.130,93 per kapita per hari.

Inilah yang acap kali tidak dipahami oleh banyak kalangan—mulai dari mereka yang awam hingga yang disebut pakar—ketika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia. Nilai 1,25 dollar AS atau 2 dollar AS dikonversi begitu saja ke rupiah dengan menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ini tentu keliru. Saharusnya, konversi dollar AS ke rupiah didasarkan pada PPP tahun 2005 yang disesuaikan dengan perkembangan harga-harga (inflasi).

Itulah sebabnya, Bank Dunia selalu menuliskan garis kemiskinan internasional yang digunakannya dalam dollar PPP, bukan dollar AS. Tujuannya adalah untuk menghindari pemaknaan yang keliru terhadap garis kemiskinan tersebut. (*)
 
Support : Statistisi Berbagi | Kompasiana | Indonesiana
Copyright © 2013. Kemiskinan di Indonesia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger