Langsung ke konten utama

Jumlah Si Miskin (1): Statistik yang Membingungkan

Bagi sebagian orang, angka kemiskinan yang beredar di ruang publik acap kali membingungkan. Sumber kebingungan itu adalah beragamnya angka dengan besaran yang berbeda-beda. Ada angka kemiskinan versi pemerintah yang diadasarkan pada garis kemiskinan yang terlampau rendah—menurut sejumlah kalangan—itu, ada pula angka kemiskinan versi lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (Bank Dunia) yang didasarkan pada garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP atau 2 dollar PPP. Masing-masing versi menyajikan angka kemiskinan yang berbeda, berselisih, dan pastinya membuat bingung.

Pada Agustus 2011, misalnya, dalam sebuah laporan bertajuk “Poverty in Asia and the Pacific: An Update”, ADB melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 43,07 juta jiwa jika menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP, atau meningkat sebesar 3,31 juta jiwa jika dibandingkan dengan kondisi 2008 (jumlah penduduk miskin sebesar 40,36 juta jiwa). Laporan ini jelas membingungkan karena tidak sejalan dengan statistik kemiskinan resmi versi pemerintah—yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Terkait perkembangan kemiskinan sepanjang 2008 hingga 2010, laporan BPS justru menunjukkan sebaliknya: jumlah penduduk miskin terus menurun secara konsisten. BPS mencatat, di 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42 persen dari total penduduk, sementara di 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen.

Artinya, jika merujuk pada data BPS, sepanjang 2008 hingga 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang sebesar 3,94 juta jiwa, bukan meningkat seperti laporan ADB. Menariknya, laporan BPS ini ternyata sejalan dengan hasil hitung-hitungan Bank Dunia. Dengan menggunakan batas kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP, Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang 2008 hingga 2010 menurun secara konsisten dengan rata-rata penurunan mencapai 2,3 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata penurunan hasil hitungan BPS yang hanya sebesar 1 persen per tahun. Bahkan, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia bakal lebih besar lagi, menurut versi Bank Dunia, jika garis kemiskinan yang digunakan sebesar 2 dollar PPP, yakni mencapai 4,2 persen per tahun.

Orang tentu bakal bertanya, mengapa hasil perhitungan ADB—terkait perkembangan angka kemiskinan di Indonesia sepanjang 2008-2010—kontradiksi dengan hasil perhitungan BPS dan Bank Dunia? Jawaban dari pertanyaan ini telah dijelaskan oleh ADB dalam laporan yang sama, yakni perbedaan metodologi penghitungan.

Ketika menghitung angka kemiskinan Indonesia di 2008, ADB menggunakan basis data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) , sementara angka kemiskinan tahun 2010 dihitung oleh ADB dengan menggunakan pemodelan ekonometrik. Adapun BPS dan Bank Dunia, selama ini konsisten menggunakan basis data Susenas untuk menghitung angka kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan BPS dan Bank Dunia pun serupa, yang membedakan hanyalah batas atau garis kemiskinan yang digunakan. 
Sekedar tambahan, Susenas adalah survei rutin yang diselenggarakan oleh BPS untuk memotret pengeluaran konsumsi—makanan dan nonmakanan—seluruh rumah tangga di Indonesia. Itu artinya semua versi angka kemisikinan yang beredar di ruang publik selama ini sejatinya dihitung berdasarkan data yang sama, yakni data hasil Susenas. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah data BPS. 

Terus angka versi mana yang sebaiknya digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di Indonesia: BPS, ADB, ataukah Bank Dunia? Bukankah masing-masing versi menyajikan angka yang berbeda? Kenapa BPS tidak menggunakan garis kemiskinan ADB atau Bank Dunia saja, bukankah garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP atau 2 dollar PPP rasa-rasanya lebih masuk akal dan manusiawi ketimbang garis kemiskinan BPS yang besarnya tidak lebih dari 300 ribu rupiah per bulan atau 10 ribu rupiah per hari itu? Atau jangan-jangan pemerintah telah melakukan politisasi angka kemiskinan dengan sengaja menggunakan batas kemiskinan yang rendah agar angka kemiskinan yang dihasilkan juga rendah. Semua pertanyaan ini akan dijawab secara tuntas pada artikel selanjutnya,“Jumlah Si Miskin(2): Kemiskinan, Bagaimana Mengukurnya?”.(*)

Referensi:
Asian Development Bank (ADB). 2011. Poverty in Asia and the Pacific: An Update. ADB Economics   Working Paper Series.
Haughton dan Khander. 2009. Handbook Poverty +Inequality. World Bank. Washingtong, DC.
www.bps.go.id
www.worldbank.org



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengukur Kesejahteraan

Selama ini, pemerintah kerap dituduh “berbohong” terkait sejumlah indikator perekonomian yang tersaji di ruang publik. Pemicunya tidak lain adalah kesenjangan antara informasi yang terwartakan melalui indikator-indikator tersebut dengan realitasyang dirasakan oleh masyarakat. Tak bisa ditampik, gambaran yang diperoleh dari sejumlah indikator perekonomian kerap tidak sejalan dengan fakta keseharian yang dirasakan oleh masyarakat. Optimisme yang tergambar lewat besaran angka-angka statistik kerap kontradiksi dengan fakta keseharian yang dialami oleh sebagian besar penduduk. Ambil contoh, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, misalnya. Sejak tahun 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu melaporkan bahwa kemiskinan terus menurun secara konsisten. Sementara pada saat yang sama, publik mendapati kenyataan sebaliknya: kondisi kemiskinan kian mengenaskan. Fakta keseharian, yakni apa yang dilihat sehari-hari, adalah alasan kuat yang menjadikan mereka sangsi, bahkan tak percay...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hanya 30 Persen Orang Indonesia Aman dari Kemiskinan

Pada Oktober lalu Bank Dunia merevisi garis kemiskinan internasional ( international poverty line ) untuk pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1.25 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 1.9 dolar AS. Berdasarkan standar kemiskinan ini, seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari. Nampaknya, ini merupakan jawaban atas kritik banyak pihak terkait kelayakan standar kemiskinan sebesar 1.25 dolar per kapita per hari. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan: bisakah seseorang bertahan hidup dengan pendapatan sebesar itu? Bukan dolar kurs Patut diperhatikan, garis kemiskinan internasional tidak bisa dikonversi secara langsung kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang ( currency ). Pasalnya, perhitungannya didasarkan pada daya beli atas sekumpulan barang dan jasa. Hal ini merupakan kekeliruan yang kerap terjadi ihwal penggunaan garis kemiskinan Bank Dunia dalam menganalisis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Dimensi Kemiskinan di Indonesia

          Jumlah Penduduk Rentan Miskin Cukup Tinggi Melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2006 menunjukkan salah satu dimensi penting kemiskinan di Indonesia, yakni tingginya proporsi penduduk yang hidup dengan pengeluaran di sekitar garis kemiskinan (rentan miskin). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS panel) yang dilakukan BPS pada tahun 2006 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di sekitar garis kemiskinan nasional cukup besar sehingga menjadikan mereka sangat rentan untuk menjadi miskin seandainya terjadi guncangan ekonomi. Jika yang digunakan adalah indikator garis kemiskinan Bank Dunia [2] , yakni sebesar 1 dollar dan 2 dollar PPP per hari, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2006 masing-masing adalah 7,4 persen dan 49,0 persen. Tebel 3. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun       Sumber GK per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya