Langsung ke konten utama

Jumlah Si Miskin (1): Statistik yang Membingungkan

Bagi sebagian orang, angka kemiskinan yang beredar di ruang publik acap kali membingungkan. Sumber kebingungan itu adalah beragamnya angka dengan besaran yang berbeda-beda. Ada angka kemiskinan versi pemerintah yang diadasarkan pada garis kemiskinan yang terlampau rendah—menurut sejumlah kalangan—itu, ada pula angka kemiskinan versi lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (Bank Dunia) yang didasarkan pada garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP atau 2 dollar PPP. Masing-masing versi menyajikan angka kemiskinan yang berbeda, berselisih, dan pastinya membuat bingung.

Pada Agustus 2011, misalnya, dalam sebuah laporan bertajuk “Poverty in Asia and the Pacific: An Update”, ADB melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 43,07 juta jiwa jika menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP, atau meningkat sebesar 3,31 juta jiwa jika dibandingkan dengan kondisi 2008 (jumlah penduduk miskin sebesar 40,36 juta jiwa). Laporan ini jelas membingungkan karena tidak sejalan dengan statistik kemiskinan resmi versi pemerintah—yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Terkait perkembangan kemiskinan sepanjang 2008 hingga 2010, laporan BPS justru menunjukkan sebaliknya: jumlah penduduk miskin terus menurun secara konsisten. BPS mencatat, di 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42 persen dari total penduduk, sementara di 2010 jumlah penduduk miskin mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen.

Artinya, jika merujuk pada data BPS, sepanjang 2008 hingga 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah berkurang sebesar 3,94 juta jiwa, bukan meningkat seperti laporan ADB. Menariknya, laporan BPS ini ternyata sejalan dengan hasil hitung-hitungan Bank Dunia. Dengan menggunakan batas kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP, Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang 2008 hingga 2010 menurun secara konsisten dengan rata-rata penurunan mencapai 2,3 persen per tahun, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata penurunan hasil hitungan BPS yang hanya sebesar 1 persen per tahun. Bahkan, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia bakal lebih besar lagi, menurut versi Bank Dunia, jika garis kemiskinan yang digunakan sebesar 2 dollar PPP, yakni mencapai 4,2 persen per tahun.

Orang tentu bakal bertanya, mengapa hasil perhitungan ADB—terkait perkembangan angka kemiskinan di Indonesia sepanjang 2008-2010—kontradiksi dengan hasil perhitungan BPS dan Bank Dunia? Jawaban dari pertanyaan ini telah dijelaskan oleh ADB dalam laporan yang sama, yakni perbedaan metodologi penghitungan.

Ketika menghitung angka kemiskinan Indonesia di 2008, ADB menggunakan basis data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) , sementara angka kemiskinan tahun 2010 dihitung oleh ADB dengan menggunakan pemodelan ekonometrik. Adapun BPS dan Bank Dunia, selama ini konsisten menggunakan basis data Susenas untuk menghitung angka kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan BPS dan Bank Dunia pun serupa, yang membedakan hanyalah batas atau garis kemiskinan yang digunakan. 
Sekedar tambahan, Susenas adalah survei rutin yang diselenggarakan oleh BPS untuk memotret pengeluaran konsumsi—makanan dan nonmakanan—seluruh rumah tangga di Indonesia. Itu artinya semua versi angka kemisikinan yang beredar di ruang publik selama ini sejatinya dihitung berdasarkan data yang sama, yakni data hasil Susenas. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah data BPS. 

Terus angka versi mana yang sebaiknya digunakan untuk menggambarkan kemiskinan di Indonesia: BPS, ADB, ataukah Bank Dunia? Bukankah masing-masing versi menyajikan angka yang berbeda? Kenapa BPS tidak menggunakan garis kemiskinan ADB atau Bank Dunia saja, bukankah garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar PPP atau 2 dollar PPP rasa-rasanya lebih masuk akal dan manusiawi ketimbang garis kemiskinan BPS yang besarnya tidak lebih dari 300 ribu rupiah per bulan atau 10 ribu rupiah per hari itu? Atau jangan-jangan pemerintah telah melakukan politisasi angka kemiskinan dengan sengaja menggunakan batas kemiskinan yang rendah agar angka kemiskinan yang dihasilkan juga rendah. Semua pertanyaan ini akan dijawab secara tuntas pada artikel selanjutnya,“Jumlah Si Miskin(2): Kemiskinan, Bagaimana Mengukurnya?”.(*)

Referensi:
Asian Development Bank (ADB). 2011. Poverty in Asia and the Pacific: An Update. ADB Economics   Working Paper Series.
Haughton dan Khander. 2009. Handbook Poverty +Inequality. World Bank. Washingtong, DC.
www.bps.go.id
www.worldbank.org



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Indonesia boleh dibilang memiliki catatan yang cukup mengesankan dalam usaha mengurangi kemiskinan. Gambar 3 dan Tabel 2 secara jelas menunjukkan bahwa secara umum perkembangan persentase penduduk miskin Indonesia selama empat dekade terakhir menunjukkan tren yang menurun. Selama periode 1976-1996, melalui performa pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun, Indonesia telah berhasil mengurangi persentase penduduk miskin yang mencapai 40,1 persen pada pertengahan 1976 hingga hanya mencapai 11,3 persen pada tahun 1996. Menurut Timmer dalam Tambunan (2006), selama periode ini, terdapat beberapa sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya pertumbuhan pesat di sektor pertanian. Kontribusi dominan sektor pertanian berakhir pada penghujung dekade 80an ketika perannya mulai digantikan oleh industri manufaktur. Pada periode ini pula, mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian (daerah perdesaan) ke s
4 komentar
Baca selengkapnya

Dimensi Kemiskinan di Indonesia

          Jumlah Penduduk Rentan Miskin Cukup Tinggi Melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2006 menunjukkan salah satu dimensi penting kemiskinan di Indonesia, yakni tingginya proporsi penduduk yang hidup dengan pengeluaran di sekitar garis kemiskinan (rentan miskin). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS panel) yang dilakukan BPS pada tahun 2006 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga di Indonesia dengan pengeluaran per kapita per bulan di sekitar garis kemiskinan nasional cukup besar sehingga menjadikan mereka sangat rentan untuk menjadi miskin seandainya terjadi guncangan ekonomi. Jika yang digunakan adalah indikator garis kemiskinan Bank Dunia [2] , yakni sebesar 1 dollar dan 2 dollar PPP per hari, maka persentase penduduk miskin pada tahun 2006 masing-masing adalah 7,4 persen dan 49,0 persen. Tebel 3. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun       Sumber GK per Hari GK per Bulan Pers
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Catatan Penurunan Kemiskinan 2013

Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11 ,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa .  Di tengah luar biasanya energi yang telah dicurahkan pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, laporan BPS ini kembali mengkonfirmasi, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. Dan sayangnya, dengan kecepatan yang lambat.  Konsekwensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen tahun depan seperti ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bakal sulit (baca: mustahil) dicapai. Pasalnya , dampak kenaikan harga BBM Juni lalu dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1 persen pada 5-6 bulan mendatang.  Dalam beberapa tahun terakhir, kin
5 komentar
Baca selengkapnya