Langsung ke konten utama

Jumlah Si Miskin (4): Garis Kemiskinan BPS, Bagaimana Menghitungnya?


Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pengeluaran sebagai indikator hidup layak (well-being). Garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan absolut yang didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan demikian, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut miskin.

Dalam prakteknya, garis kemiskinan yang dipakai BPS merupakan hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GNKM).
GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan makanan untuk memenuhi asupan energi sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Jumlah kalori sebesar ini disumbang oleh 52 jenis komoditi. Padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu merupakan komoditi dengan kontribusi kalori paling besar.

Sementara itu, GKNM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan dasar non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makananan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Pemilihan jenis komoditi non-makanan yang diikutkan dalam penghitungan GKNM mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Garis kemiskinan, baik makanan maupun non-makanan, juga dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Ini harus dilakukan karena perbedaan pola konsumsi antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Selain itu, harga yang dibayarkan oleh penduduk perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasar juga berbeda dengan penduduk perdesaan.
Sebelum garis kemiskinan dihitung, terlebih dahulu ditentukan kelompok populasi rujukan (reference population), yaitu 20 persen penduduk dengan nilai pengeluaran di atas garis kemiskinan sementara (GKS). Kelompok ini disebut penduduk kelas marjinal. Selanjutnya, berdasarkan pengeluaran penduduk kelompok marjinal ini, GKM dan GKNM dihitung. Dengan demikian, garis kemiskinan pada dasarnya merupakan nilai pengeluaran penduduk kelas marjinal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

GKS dihitung berdasarkan garis kemiskinan periode sebelumnya yang digerakkan dengan inflasi umum. Itulah sebabnya, dari tahun ke tahun nilai nominal garis kemiskinan terus meningkat seiiring kenaikan harga-harga. Ini sekaligus membantah anggapan sebagian orang, bahwa garis kemiskinan yang digunakan BPS selama ini tidak mengikuti perkembangan harga-harga (inflasi).

Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada basis data pengeluaran 68.500 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas adalah survei rutin yang diselenggarakan BPS untuk memotret pola konsumsi rumah tangga di seluruh Indonesia dengan menggunakan modul konsumsi yang mencakup lebih dari 300 item pengeluaran. Dari survei ini diperoleh secara rinci alokasi pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kebutuhan makanan dan non-makanan setiap bulannya.

Sejak tahun 2011, Susenas (modul kosumsi) diselanggarakan oleh BPS setiap tiga bulan dalam satu tahun (triwulanan). Potret kemiskinan yang disajikan adalah kondisi bulan Maret dan September. Karena dihitung berdasarkan data survei, perlu dipahami bahwa angka kemiskinan yang dihasilkan BPS pada dasarnya hanyalah estimasi. (*)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hanya 30 Persen Orang Indonesia Aman dari Kemiskinan

Pada Oktober lalu Bank Dunia merevisi garis kemiskinan internasional ( international poverty line ) untuk pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1.25 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 1.9 dolar AS. Berdasarkan standar kemiskinan ini, seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari. Nampaknya, ini merupakan jawaban atas kritik banyak pihak terkait kelayakan standar kemiskinan sebesar 1.25 dolar per kapita per hari. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan: bisakah seseorang bertahan hidup dengan pendapatan sebesar itu? Bukan dolar kurs Patut diperhatikan, garis kemiskinan internasional tidak bisa dikonversi secara langsung kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang ( currency ). Pasalnya, perhitungannya didasarkan pada daya beli atas sekumpulan barang dan jasa. Hal ini merupakan kekeliruan yang kerap terjadi ihwal penggunaan garis kemiskinan Bank Dunia dalam menganalisis ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Mengukur Kesejahteraan

Selama ini, pemerintah kerap dituduh “berbohong” terkait sejumlah indikator perekonomian yang tersaji di ruang publik. Pemicunya tidak lain adalah kesenjangan antara informasi yang terwartakan melalui indikator-indikator tersebut dengan realitasyang dirasakan oleh masyarakat. Tak bisa ditampik, gambaran yang diperoleh dari sejumlah indikator perekonomian kerap tidak sejalan dengan fakta keseharian yang dirasakan oleh masyarakat. Optimisme yang tergambar lewat besaran angka-angka statistik kerap kontradiksi dengan fakta keseharian yang dialami oleh sebagian besar penduduk. Ambil contoh, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, misalnya. Sejak tahun 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu melaporkan bahwa kemiskinan terus menurun secara konsisten. Sementara pada saat yang sama, publik mendapati kenyataan sebaliknya: kondisi kemiskinan kian mengenaskan. Fakta keseharian, yakni apa yang dilihat sehari-hari, adalah alasan kuat yang menjadikan mereka sangsi, bahkan tak percay...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Indonesia Pusat Kemiskinan Asia Tenggara

Laporan bertajuk ‘Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening integrated national financing frameworks to deliver 2030 Agenda’ yang dirilis belum lama ini  menyebutkan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil mencapai sebagian besar target the Millenium Development Goals (MDGs) selama kurun waktu 2005 hingga 2015. Namun demikian, masih ada sejumlah catatan yang mesti dibereskan. Dan, sebagian catatan tersebut berkait erat dengan peran Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Diketahui, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 600 juta jiwa yang tersebar di 10 negara, dan lebih dari sepertiga dari total jumlah tersebut merupakan penduduk Indonesia. Terkait masalah kekurangan gizi (malnutrisi), misalnya, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kekurangan gizi kronik yang tercermin dari tingginya prevalensi balita bertubuh kerdil ( stunting ). Laporan ini menyebutkan, 36 persen balita di Tanah Air bertubuh kerd...
1 komentar
Baca selengkapnya