Langsung ke konten utama

Jumlah Si Miskin (6): Kesalahpahaman Terhadap Garis Kemiskinan Bank Dunia


Dalam penentuan garis kemiskinan internasional—yang telah diulas pada tulisan sebelumnya, Bank Dunia tidak menggunakan kurs atau nilai tukar (market exchange rates) ketika mengkonversi garis kemiskinan setiap negara ke dollar AS. Begitupula ketika menghitung kemiskinan di setiap negara, Bank Dunia juga tidak menggunakan nilai tukar ketika mengkonversi garis kemiskinan internasional—dalam dollar AS—ke mata uang setiap negara. Yang digunakan Bank Dunia sebagai faktor konversi adalahpurchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli.

Nila tukar tidak dapat digunakan dalam perhitungan kemiskinan karena tidak menggambarkan harga relatif barang dan jasa antar negara atau dengan kata lain tidak menunjukkan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar juga menderita “traded sector bias,” yakni hanya dipengaruhi oleh harga-harga barang yang diperdagangkan antar negara, tetapi tidak dipengaruhi oleh harga-harga barang yang hanya diperdagangkan secara domestik pada setiap negara.

Purchasing Power Parity
Secara sederhana, PPP merupakan suatu ukuran daya beli relatif dari sejumlah mata uang yang berbeda. Jika kita membandingkan dollar AS dan rupiah dalam perspektif PPP, itu artinya kita sedang membandingkan daya beli relatif kedua mata uang (dollar AS terhadap rupiah atau sebaliknya rupiah terhadap dollar AS)—atas sejumlah barang dan jasa.

Dengan demikian, 1 dollar AS dalam PPP menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan di Indonesia untuk membeli barang dan jasa (dengan jenis dan jumlah yang sama) yang dibeli dengan harga 1 dollar di Amerika Serikat. Tentu, harga barang dan jasa tersebut bisa saja didapatkan di Indonesia dengan jumlah rupiah yang nominalnya lebih kecil dari nilai kurs rupiah terhadap dollar AS.

Contoh Big Mac Index mungkin akan cukup membantu dalam menjelaskan konsep PPP. Selama ini, para ekonom selalu tertarik untuk mengetahui daya beli riil suatu mata uang—katakanlah dollar AS—terhadap mata uang yang lain—rupiah, misalnya; apakah dollar AS mengalami under valuation, atau sebaliknya over valuationterhadap rupiah? Untuk menjawab itu semua, para ekonom menggunakan alat yang sederhana namun powerfull, yakni Big Mac Index.

Big Mac Index menggunakan harga sepotong burger Big Mac yang dijual di restoran cepat saji McDonald yang tersebar di hampir semua negara untuk melihat daya beli dollar AS terhadap mata uang negara lain. Misalkan, kita ingin mengatahui daya beli dollar AS terhadap rupiah pada 11 Januari 2012 dengan menggunakan Big Mac Index, ilustrasinya adalah seperti berikut:

Pada 11 Januari 2012, harga sepotong burger Big Mac di Indonesia adalah Rp22.534, sementara pada saat yang sama harga sepotong burger Big Mac di Amerika Serikat ternyata sebesar 4,2 dollar AS. Artinya, daya beli 1 dollar AS—atas sepotong burger Big Mac—hanya sebesar Rp5.368 di Indonesia. Karena kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu sebesar Rp9.160 per dollar, itu artinya harga sepotong burger Big Mac di Indonesia cuma sebesar 2,6 dollar AS atau lebih murah 1,6 dollar AS dibanding di Amerika Serikat. Dalam bahasa para ekonom, dollar AS mengalami under valuation sebesar 41,3 persen terhadap rupiah.

Ilustrasi di atas adalah contoh sederhana penerapan konsep PPP pada satu komoditas tunggal. Dalam prakteknya, penghitungan PPP cukup rumit dan kompleks. Komoditi yang diikutkan dalam penghitungan tidak hanya satu, tetapi ribuan.

Selama ini, penghitungan PPP dilakukan oleh International Comparison Program (ICP). Suatu tim kerja yang beranggotakan peneliti dari PBB, Bank Dunia, dan kalangan universitas. Fokus dari ICP adalah menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen penyusunnya (pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan pembentukan modal tetap bruto) seluruh negara di dunia dalam dollar PPP. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan dan capaian ekonomi antar negara dapat diperbandingkan secara apple-to-apple.

Untuk meningkatkan akurasi penghitungan PPP, cakupan barang dan jasa (bundle commodities) dan negara yang diikutkan dalam penghitungan terus mengalami perubahan. Hingga saat ini, ICP telah tiga kali melakukan penghitungan PPP, yakni pada tahun 1985, 1993, dan terakhir tahun 2005.

Kesalahpahaman
Garis kemiskinan Bank Dunia sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari didasarkan pada PPP tahun 2005. Jika menggunakan PPP tahun 2005, nilai 1 dollar AS setara dengan Rp4.192,83, bukan Rp9.704,74 (kurs rupiah terhadap dollar AS saat itu).

Dengan demikian, garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia ketika menghitung kemiskinan di Indonesia—jika yang digunakan adalah garis kemiskinan internasional sebesar 1,25 dollar AS per kapita per hari—di tahun 2005 adalah sebesar Rp5.241,04 per kapita per hari, bukan Rp12.130,93 per kapita per hari.

Inilah yang acap kali tidak dipahami oleh banyak kalangan—mulai dari mereka yang awam hingga yang disebut pakar—ketika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia. Nilai 1,25 dollar AS atau 2 dollar AS dikonversi begitu saja ke rupiah dengan menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ini tentu keliru. Saharusnya, konversi dollar AS ke rupiah didasarkan pada PPP tahun 2005 yang disesuaikan dengan perkembangan harga-harga (inflasi).

Itulah sebabnya, Bank Dunia selalu menuliskan garis kemiskinan internasional yang digunakannya dalam dollar PPP, bukan dollar AS. Tujuannya adalah untuk menghindari pemaknaan yang keliru terhadap garis kemiskinan tersebut. (*)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hanya 30 Persen Orang Indonesia Aman dari Kemiskinan

Pada Oktober lalu Bank Dunia merevisi garis kemiskinan internasional ( international poverty line ) untuk pengukuran kemiskinan ekstrem yang semula 1.25 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 1.9 dolar AS. Berdasarkan standar kemiskinan ini, seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan/pengeluaran kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari. Nampaknya, ini merupakan jawaban atas kritik banyak pihak terkait kelayakan standar kemiskinan sebesar 1.25 dolar per kapita per hari. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan: bisakah seseorang bertahan hidup dengan pendapatan sebesar itu? Bukan dolar kurs Patut diperhatikan, garis kemiskinan internasional tidak bisa dikonversi secara langsung kedalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang ( currency ). Pasalnya, perhitungannya didasarkan pada daya beli atas sekumpulan barang dan jasa. Hal ini merupakan kekeliruan yang kerap terjadi ihwal penggunaan garis kemiskinan Bank Dunia dalam menganalisis ...

Mengukur Kesejahteraan

Selama ini, pemerintah kerap dituduh “berbohong” terkait sejumlah indikator perekonomian yang tersaji di ruang publik. Pemicunya tidak lain adalah kesenjangan antara informasi yang terwartakan melalui indikator-indikator tersebut dengan realitasyang dirasakan oleh masyarakat. Tak bisa ditampik, gambaran yang diperoleh dari sejumlah indikator perekonomian kerap tidak sejalan dengan fakta keseharian yang dirasakan oleh masyarakat. Optimisme yang tergambar lewat besaran angka-angka statistik kerap kontradiksi dengan fakta keseharian yang dialami oleh sebagian besar penduduk. Ambil contoh, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, misalnya. Sejak tahun 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu melaporkan bahwa kemiskinan terus menurun secara konsisten. Sementara pada saat yang sama, publik mendapati kenyataan sebaliknya: kondisi kemiskinan kian mengenaskan. Fakta keseharian, yakni apa yang dilihat sehari-hari, adalah alasan kuat yang menjadikan mereka sangsi, bahkan tak percay...

Indonesia Pusat Kemiskinan Asia Tenggara

Laporan bertajuk ‘Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening integrated national financing frameworks to deliver 2030 Agenda’ yang dirilis belum lama ini  menyebutkan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil mencapai sebagian besar target the Millenium Development Goals (MDGs) selama kurun waktu 2005 hingga 2015. Namun demikian, masih ada sejumlah catatan yang mesti dibereskan. Dan, sebagian catatan tersebut berkait erat dengan peran Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Diketahui, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 600 juta jiwa yang tersebar di 10 negara, dan lebih dari sepertiga dari total jumlah tersebut merupakan penduduk Indonesia. Terkait masalah kekurangan gizi (malnutrisi), misalnya, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kekurangan gizi kronik yang tercermin dari tingginya prevalensi balita bertubuh kerdil ( stunting ). Laporan ini menyebutkan, 36 persen balita di Tanah Air bertubuh kerd...