Catatan Penurunan Kemiskinan 2013

Pada Juni 2013 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis potret kemiskinan kondisi Maret 2013. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin negeri ini mencapai 28,07 juta jiwa atau sekitar 11,37 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan kondasi Maret tahun lalu, berarti telah terjadi penurunan tipis 0,59 persen atau sebesar 1,06 juta jiwa. 

Di tengah luar biasanya energi yang telah dicurahkan pemerintah melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, laporan BPS ini kembali mengkonfirmasi, tren penurunan kemiskinan terus berlanjut. Dan sayangnya, dengan kecepatan yang lambat. 

Konsekwensinya, sasaran tingkat kemiskinan nasional sebesar 8 hingga 10 persen tahun depan seperti ditetapkan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional bakal sulit (baca: mustahil) dicapai. Pasalnya, dampak kenaikan harga BBM Juni lalu dipastikan bakal memicu lonjakan jumlah penduduk miskin minimal 1 persen pada 5-6 bulan mendatang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penurunan kemiskinan memang kurang memuaskan. Statistik menunjukkan, sejak Maret 2007 hingga Maret tahun ini, laju penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata hanya sebesar 0,87 persen per tahun. Padahal pada saat yang sama, anggaran untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan telah ditingkatkan dari 53,1 triliun pada 2007 hingga menjadi 106,8 triliun pada 2013 (Kemenkeu, 2013).

Mengapa lambat?

Mengapa laju penurunan kemiskinan berlangsung lambat? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga hal yang dapat menjelaskan hal ini, yakni kemiskinan yang kian kronis (chronic poverty), daya beli penduduk miskin yang stagnan akibat digerus inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas.

Sebagian besar penduduk miskin yang sulit dientaskan saat ini adalah penduduk dengan kondisi kemiskinan yang sudah kronik. Kondisi serba kekurangan yang mereka jalani bukan lagi kemiskinan sementara (transient poverty), yang lebih merupakan resultante dari sebab-sebab temporer: krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis seperti kenaikan harga BBM Juni lalu, dan bencana alam. Kemiskinan yang mereka jalani bersifat persisten, tetap hadir meskipun krisis tak terjadi, kebijakan pemerintah populis, dan kondisi alam bersahabat. 

Mereka yang berkubang dalam kemiskinan kronik sejatinya terbelenggu oleh kemiskinan ganda. Mereka miskin bukan hanya karena faktor pendapatan yang rendah (income poverty) tapi juga karena kapabilitas—tingkat pendidikan dan kesehatan—yang jauh dari mumpuni (capability poverty). Dua jenis kemiskinan ini berkelindan, kait-mengait pada diri mereka sehingga sulit diurai.

Karena itu, penduduk miskin kronik menjadi sulit dientaskan dan diberdayakan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan berlapis pun tak bakal berpengaruh banyak dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Menurut Bank Dunia, penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berlangsung lambat karena laju peningkatan harga-harga (inflasi) keranjang kemiskinan, yakni barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk miskin, selalu lebih besar secara signifikan dibanding inflasi indeks harga konsumen dan inflasi inti. Itu artinya, dalam beberapa tahun terakhir, penduduk miskin dihadapkan pada tekanan harga-harga kebutuhan hidup yang terus meningkat. 

Celakanya, pada saat yang sama, tingkat pendapatan penduduk miskin justru tak banyak berubah sehingga daya beli dan tingkat kesejahteraan mereka cenderung stagnan. Dengan kata lain, kehidupan ekonomi mereka begitu-begitu saja. Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir kurang berkualitas meskipun rata-rata di atas 6 persen per tahun.

 

Pertumbuhan ekonomi, kenyataannya, lebih menguntungkan penduduk kelas menengah dan kaya karena lebih digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ketimbang sektor riil (tradable). Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi 40 persen angkatan kerja dan sekitar 60 persen rumah tangga miskin, misalnya, terjebak dalam pertumbuhan rendah dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak mengherankan jika kemudian pertumbuhan ekonomi kian jauh dari semangat pro-poor. Karena faktanya, pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitifitas yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Ekonomi tumbuh mengesankan, namun pada saat yang sama penurunan kemiskinan berlangsung lambat karena pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.

 

Konsekwensinya, jurang ketimpangan pendapatan pun kian melebar. Secara statistik, ini ditunjukkan oleh indeks Gini yang telah menembus 0,41 poin pada 2012. Angka ini dapat dimaknai, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah ternyata hanya menikmati 16,88 persen dari total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian, sementara 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru menikmati 48,94 persen dari total pendapatan. 

Rentan miskin

Persoalan lain, meskipun kemiskinan terus meunjukkan penurunan, jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin (near poor) jika terjadi kejutan dalam perekonomian—seperti kenaikan harga BBM Juni lalu—masih sangat tinggi. Pada 2012, misalnya, jumlahnya diperkirakan mencapai 94 juta jiwa atau sekitar 38,5 persen dari total penduduk (Bank Dunia, 2013). 

Secara faktual, banyak penduduk yang telah keluar dari jurang kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, kenyataannya, masih hidup dengan tingkat kesejahteraan yang tak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Secara statistik, pengeluaran mereka dalam sebulan sebetulnya hanya berada sedikit di atas batas atau garis kemiskinan. 

Dan boleh jadi, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM Juni lalu bakal mengirim sebagian mereka—termasuk 1,06 juta orang yang berhasil ke luar dari jurang kemiskinan pada Maret 2013— kembali ke jurang kemiskinan.

Sektor pertanian

Sekitar 63,20 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan. Dan mudah diduga, sebagian besar mereka menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani. Itu artinya, kunci utama keberhasilan pengentasan kemiskinan di negeri ini adalah perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian-pedesaan.

Telah banyak kajian yang menunjukkan, peningkatan produktivitas di sektor pertanian, selain dapat meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani di pedesaan, juga dapat menstabilkan bahkan mengurangi harga bahan makanan. Padahal diketahui, sekitar 60 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk bahan makanan.

Karena itu, di samping terus meningkatkan efektifitas berbagai program penanggulangan kemiskinan, penguatan sektor pertanian-pedesaan juga harus menjadi fokus pemerintah. Jika tidak, penurunan kemiskinan bakal terus berlangsung lambat. (*)