Minggu, 20 Januari 2013


Selama ini, pemerintah kerap dituduh “berbohong” terkait sejumlah indikator perekonomian yang tersaji di ruang publik. Pemicunya tidak lain adalah kesenjangan antara informasi yang terwartakan melalui indikator-indikator tersebut dengan realitasyang dirasakan oleh masyarakat.

Tak bisa ditampik, gambaran yang diperoleh dari sejumlah indikator perekonomian kerap tidak sejalan dengan fakta keseharian yang dirasakan oleh masyarakat. Optimisme yang tergambar lewat besaran angka-angka statistik kerap kontradiksi dengan fakta keseharian yang dialami oleh sebagian besar penduduk. Ambil contoh, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, misalnya.

Sejak tahun 2006, Badan Pusat Statistik (BPS) selalu melaporkan bahwa kemiskinan terus menurun secara konsisten. Sementara pada saat yang sama, publik mendapati kenyataan sebaliknya: kondisi kemiskinan kian mengenaskan.

Fakta keseharian, yakni apa yang dilihat sehari-hari, adalah alasan kuat yang menjadikan mereka sangsi, bahkan tak percaya dengan besaran angka-angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS. Bagaimana bisa kemiskinan dikatakan menurun jumlahnya, sementara pada saat yang sama jumlah pengemis terus meningkat? Banyak penduduk miskin mati gantung diri karena tak kuat lagi menahan himpitan beban ekonomi? Sungguh tidak masuk akal!

Karenanya, jangan heran kalau kepercayaan publik terhadap statistik kemiskinan BPS terus menipis. Bahkan lebih dari itu, ada sangkaan telah terjadi manipulasi dalam penghitungannya dan telah diramu sedemikian rupa untuk menyokong pencitraan pemerintah. Meskipun sejatinya, statistik kemiskinan tersebut diperoleh dari hasil pendataan dan telah melewati proses validasi ilmiah yang ketat. Publik tak mau peduli! Kebohongan dan rekayasa. Hanya kata-kata itu yang terlintas dalam benak mereka.

Begitupula dengan pertumbuhan ekonomi, yang dihitung dari perkembangan relatif Produk Domestik Bruto (PDB), tentu terasa janggal kala BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi hampir selalu di atas 6 persen dalam beberapa tahun terakhir –sejak tahun 2006, dan pendataan per kapita saat ini telah mencapai Rp30,8 juta per tahun, sementara pada saat yang sama sebagian besar masyarakat justru merasa kian terpuruk secara ekonomi, kondisi ekonomi (kesejahteraan) mereka justru kian memburuk.

Alhasil, seperti halnya angka kemiskinan, publik pun menjadi sangsi dan tak percaya. Dan, ini bukan hanya fenomena khas Indonesia. Di negara-negara maju pun, seperti Perancis dan Inggris, kepercayaan publik terhadap statistik resmi (official statistics) telah mencapai titik nadir. Di kedua negara tersebut, hanya sepertiga warga yang percaya terhadap statistik resmi.

Bias
Sebetulnya, pemerintah tidak berbohong terkait besaran indikator-indikator perekonomian yang disangsikan oleh publik. Pokok persoalannya adalah pada tepat atau tidaknya indikator-indikator tersebut ketika digunakan untuk menilai kinerja pemerintah.

PDB dan pertumbuhannya, misalnya, selama ini, secara politis telah “disalahgunakan” sebagai proksi kesajahteraan dan kemajuan suatu negara. Ini terjadi secara masif, termasuk di Indonesia. Padahal, tak satu pun ahli-ahli statistik pemerintah yang memosisikan PDB atau pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan.

Bagi mereka, PDB adalah PDB, sebuah deskripsi tentang produksi total nasional yang mungkin bermanfaat bagi pemerintah terkait formulasi dan evaluasi kebijakan. Tidak lebih dari itu. Simon Kuznets sendiri, sang kreator apa yang disebut sebagai neraca pendapatan nasional (mencakup PDB), tak pernah menganggap PDB hasil ciptaannya sebagai indikator kesejahteraan. Sebaliknya, Kuznets justru khawatir, indikator yang sejatinya digunakan untuk merangkum aktivitas perekonomian secara agregat itu disalahartikan sebagai indikator kesejahteraan.

Penggunaan PDB–secara tunggal–dapat mengarah pada kesimpulan yang bias tentang arah pembangunan. Jika hanya fokus pada peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi, pemerintah bisa saja terjebak pada kesimpulan keliru: kinerja perekonomian nasional memuaskan, sementara pada saat yang sama realitas kehidupan masyarakat justru kian memburuk.

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kelemahan PDB telah lama disoal oleh para ahli ekonomi dan ahli statistik. Kritik dan ketidakpuasan terhadap PDB telah menelorkan sejumlah indikator lain untuk mengukur kemajuan ekonomi, seperti IPM, Indek Kesejahteraan (Kanada), dan Indek Kebahagiaan (Thailand dan Butan).

Di tahun 2008, bahkan telah dibentuk sebuah komisi yang bertugas meneliti akurasi dan validitas penggunaan PDB sebagai satu-satunya indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Komisi ini diberi nama Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial, yang dibentuk oleh tiga ekonom kondang dunia, yakni Joseph Stiglitz (penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2001), Amartya Sen (penerima Hadiah Nobel Ekonomi 1998), dan Jean- Paul Fitoussi.

Kelemahan mendasar dari PDB adalah ketika indikator ini merangkum aktivitas perekonomian yang begitu luas dan kompleks hanya dalam satu angka. Amartya Sen, sang kreator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menganggap hal ini terlalu vulgar.

Terang saja, ada banyak informasi yang hilang dan tidak tergambar melalui satu angka tersebut. Misalnya, seberapa besar kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat aktivitas ekonomi (produksi) yang sejatinya dapat mengancam keberlanjutan pembangunan –valuasi nilai kerusakan lingkungan selama ini luput dalam penghitungan PBD, atau siapa saja sebetulnya yang diuntungkan dengan besaran angka PDB dan pertambahannya, apakah seluruh masyarakat (kelompok pendapatan) atau segelintir orang saja.

Indonesia adalah contoh yang pas terkait hal ini. Pertumbuhan ekonomi yang mengesankan kenyataannya memiliki korelasi yang lemah dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. PDB terus tumbuh mengesankan, namun pada saat yang sama penurunan jumlah penduduk miskin berjalan begitu lambat. Itupun dengan catatan, garis kemiskinan yang digunakan terlampau rendah menurut sejumlah kalangan.

Jika ditelisik, lemahnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan disebabkan oleh struktur pertumbuhan ekonomi yang lebih digerakkan oleh sektor non-tradable (jasa) ketimbang sektor tradable (riil). Padahal, sebagain besarangkatan kerja (sekitar 60 persen) “mengais nasi” di sektor riil.

Fakta ini menjadikan distribusi pendapatan kian timpang karena kenaikan pendapatan sebagai buah dari pertumbuhan ekonomi hanya terjadi secara signifikan pada mereka yang bekerja di sektor jasa. Dan ini tentu tidak tergambar pada angka –tunggal –PDB atau pertumbuhan ekonomi. Fakta ini justru tergambar melalui indikator lain, yakni rasio gini, yang merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Yang dalam beberapa tahun terakhir nilainya terus meningkat. Saat ini, rasio gini telah menembus rekor tertinggi, yakni sebesar 0.41. Artinya, ketimpangan distribusi pendapatan telah memasuki skala medium.

Informasi yang diberikan oleh perkembangan rasio gini dan kemiskinan tentu akan membuat kita mempertimbangkan kembali jawaban dari pertanyaan: apakah pemerintah telah berhasil mewujudkan tujuan asasi dari pembangunan, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan angka-angka PDB atau pertumbuhan ekonomi yang mengesankan? Itulah sebab, dengan segala kelemahannya, PDB tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya indikator untuk menilai kinerja pemerintah. Tetapi dibutuhkan indikator-indikator lain, seperti rasio gini yang telah dicontohkan sebelumnya. Jika tidak, kesimpulan akan bias. (*)

Gemuruh pembangunan ekonomi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan kemiskinan. Faktual, saat ini jumlah penduduk miskin masih tinggi. Data yang didiseminasi Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada Maret 2012, sebanyak 29,13 juta (11,96 persen) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 26,39 juta (10,83 persen) lainnya rentan untuk jatuh miskin karena kondisi kesejahteraan yang tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin.

Selama ini pemerintah memang telah mengerahkan segenap upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara berarti. Berbagai program penanggulangan kemiskinan berlapis pun telah diluncurkan, yang tentu saja menghabiskan anggaran yang tidak sedikit–mencapai 90 triliun di tahun 2012. Namun sayangnya, penurunan jumlah penduduk miskin berjalan lambat dan jauh dari harapan.

Karenanya, pemerintah perlu terus bekerja keras, dan upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya bertumpu pada berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan selama ini. Berbagai upaya lain juga perlu dicoba, dan salah satunya adalah pemanfaatan potensi uang yang dikirim oleh para tenaga kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri (remitansi).

Tak terdeteksi
Hingga tahun 2012, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri telah mencapai 3.998.592 orang. Tiga negara utama tujuan para TKI adalah Arab Saudi (1.427.928 orang), Malaysia (1.049.325 orang), dan Taiwan (381.588 orang). Ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang tentu saja tidak mencakup mereka yang bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi alias ilegal. Diketahui, jumlah TKI ilegal cukup besar (khususnya di Malaysia). Hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah mereka. Di Malaysia, misalnya, jumlah TKI ilegal diperkirakan mencapai 2/3 dari total pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di negara tersebut (Sukamdi, 2008).

Sayangnya, sebagian besar TKI (71 persen) bekerja di sektor informal. Mudah untuk diduga, sebagian besar mereka adalah pembantu rumah tangga (PRT). Hasil studi yang dilakukan Suhariyanto et al. dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007 menunjukkan, sekitar 48,8 persen TKI bekerja sebagai PRT. Temuan ini nampaknya bersesuaian dengan fakta bahwa sekitar 76 persen TKI adalah perempuan.

Meskipun sebagian besar TKI bekerja di sektor informal, mereka berperan penting bagi perekonomian melalui uang yang mereka kirimkan ke Indonesia. Itulah sebab mereka digelari sebagai “pahlawan devisa”. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti jumlah remitansi yang dikirim oleh para TKI. Sebagai gambaran, pada tahun 2009, jumlahnya diperkirakan mencapai 6,77 miliar dollar AS (BI dan BNP2TKI).

Angka 6,77 miliar dollar AS tersebut dipastikan lebih kecil dari jumlah remitansi sesungguhnya yang diterima dari para TKI. Pasalnya, selama ini belum ada sistem yang memadai terkait penghitungan jumlah remitansi yang diperoleh dari para TKI. Secara sederhana, selama ini remitansi dihitung dari semua residual pada neraca pembayaran (balance of payment).

Selain itu, remitansi dalam jumlah signifikan yang mengalir ke Indonesia masih banyak yang tidak terdeteksi karena dikirim melalui berbagai saluran tidak resmi. Sebagai contoh, Survei Remitansi Nasional yang dilakukan Bank Indonesia mengungkap fakta bahwa di Nunukan, Kalimantan Timur, hanya 30 persen TKI yang mengirimkan uangnya ke tanah air dengan menggunakan saluran resmi atau bank. Sisanya, lebih memilih untuk mengirim uang mereka melalui karabat atau teman yang kembali ke tanah air serta berbagai jalur tak resmi lainnya.

Potensi besar
Umumnya, para TKI berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Karena itu, peran remitansi dari para TKI cukup besar bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Hasil studi yang dilakukan oleh Suhariyanto et al. juga menemukan bahwa sebagian besar sumber pendapatan rumah tangga migran, yakni rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga bekerja sebagai TKI, berasal dari remitansi. Donasinya mencapai 31,2 persen terhadap total pendapatan yang diterima oleh rumah tangga.

Hasil studi juga menunjukkan, pola pengeluaran (expenditure pattern) rumah tangga migran yang menerima remitansi lebih baik ketimbang rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi: porsi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan barang tahan lama lebih tinggi. Ini merupakan indikasi bahwa kondisi kesejahteraan rumah tangga migran penerima remitansi lebih baik dibanding rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi.

Peluang rumah tangga migran penerima remitansi untuk jatuh miskin juga lebih kecil dibanding rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi. Selain itu, persentase rumah tangga miskin serta tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan untuk rumah tangga migran penerima remitansi lebih rendah dibanding dengan rumah tangga migran yang tidak menerima remitansi. Hal ini menunjukkan potensi besar remitansiterkait upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, program dan kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan remitansi bagi program penanggulangan kemiskinan mutlak diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan terkait TKI juga harus memperhatikan hal-hal berikut: perekrutan, orientasi, dan pelatihan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas TKI; perlindungan dari tindak kekerasan di negara tujuan; minimalisasi biaya remitansi; serta pemulangan TKI yang lebih terorganisir dan terintegrasi (jangan sampai TKI diperas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab saat pulang ke tanah air). (*)

Referensi: Kecuk Suhariyanto, Guntur Sugiyarto, dan Ahmad Aven Zora. 2012.Global Crisis, Remittance, and Poverty in Asia. Asian Development Bank (ADB).
Suatu tempo, seorang sahabat nun di Pulau Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), melayangkan sejumlah pertanyaan terkait penghitungan angka kemiskinan kepada saya via Facebook.

Uda bermarga Koto kelahiran Medan, Sumatera Utara, itu minggu depan akan presentasi di depan Bupati Kepulauan Mentawai dan Kepala SPKD. Dia khawatir bakal dicecar sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan oleh Pak Bupati dan kawan-kawannya.

Maklum, dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) di kantornya, BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang hampir saban hari diteror ancaman gempa dan tsunami itu. Tidak main-main, penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesra) menjadi tanggungjawabnya.

"Ane pegang Inkesra ama PDRB, boss...." seperti itu kalimat yang dia tuliskan dalam pesannya. Jujur, saya terkagum-kagum kala membacanya. Hebat nian kawan yang satu ini. Kecil-kecil sudah jadi pejabat dan presentasi di depan Pak Bupati pula.

Saya tidak bisa membayangkan, kawan yang tubuhnya, juga penampilannya mirip anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) itu bakal presentasi di depan para pejabat Pemda. Jujur, saya yang saban hari hanya akrab dengan Mr.Xerox (mesin printer) betul-betul angkat topi dan harus berkata: “wow hebat banget gitu loh!”

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkannya beserta jawabannya. Semoga, juga menjawab keingintahuan Anda terkait penghitungan angka kemiskinan, salah satu indikator statistik terseksi di BPS itu.


(1) Perbedaan antara Purchasing Power Parity (PPP) dan exchange rate itu gimana ya, boss? Yang digunakan sebagai garis kemiskinan (GK) kan dalam PPP, sedangkan orang awam menerjemahkan sebagai exchange rate (nilai tukar) kan?

Jawab: PPP dan exchange rate  jelas berbeda. PPP menunjukkan daya beli dari suatu nilai nominal (mata uang), sedangkan nilai tukar menunjukkan harga relatif suatu mata uang (misalnya, rupiah) terhadap mata uang lainnya (misalnya, dollar AS). Karenanya, jika dirupiahkan, 1 dollar PPP tidak sama nilainya dengan 1 dollar AS. Jika berdasarkan kurs saat ini satu dollar AS nilainya sekitar Rp10.000, nilai satu dollar PPP lebih rendah dari itu: sekitar Rp8.000. Kenapa bisa beda? Padahal sama-sama dollar (AS)? Ini dikarenakan daya beli satu dollar di Amerika bisa saja kurang dari Rp10.000 di Indonesia. Ingat, biaya hidup (harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang dan jasa) tidak sama pada setiap negara. Bisa jadi, satu paket komoditi barang dan jasa dihargai satu dollar AS di Amerika, dan pada saat yang sama paket komoditi yang identik tersebut bisa diperoleh dengan harga kurang dari satu dollar AS di Indonesia (di bawah Rp10.000). Kira-kira seperti itu filosofi dari PPP. Persoalan pelik dalam penghitungan PPP adalah menentukan paket komoditi yang dapat diperbandingkan antar negara harga-harganya.

(2) Untuk membandingkan kemiskinan antar negara, yang dipakai itu data World Bank atau BPS? kalau data BPS, apakah "apple to apple" terhadap negara lain?

Jawab: Sebetulnya angka kemiskinan yang dirilis Bank Dunia juga dihitung berdasarkan data BPS, yakni data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Yang berbeda adalah batas kemiskinan atau nilai nominal garis kemiskinan (GK) yang digunakan. Bank Dunia menggunakan dollar PPP (bukan dollar kurs) agar ada keterbandingan antar negara. Karena biaya hidup di setiap negara berbeda. Saat ini, ada dua ukuran yang digunakan: 1,25 dollar PPP dan 2 dollar PPP. GK yang digunakan BPS saat ini mendekati 1,25 dollar PPP. Jika yang digunakan adalah garis kemiskinan nasional pada masing-masing negara, keterbandingan antar negara tidak tercapai, tidak “apple to apple”. Karenanya, GK BPS hanya dapat digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Jika digunakan untuk negara lain, tidak representatif. Bisa terlalu tinggi atau sebaliknya, terlalu rendah. Patut dicamkan. Meskipun, angka kemiskinan yang didasarkan pada GK Bank Dunia selalu lebih tinggi dari angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan GK BPS, baik angka kemiskinan Bank Dunia maupun angka kemiskinan BPS selalu menunjukkan tren yang sama terkait perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia, yakni terus mengalami penurunan secara konsisten. Bahkan, laju penurunan persentase penduduk miskin Indonesia berdasarkan data Bank Dunia lebih tajam bila dikomparasi dengan data BPS. Selain itu, GK Bank Dunia dan GK BPS bukan untuk saling dibenturkan. Kerena keduanya saling melengkapi untuk peruntukan yang berbeda (silahkan baca tulisan-tulisan saya terkait hal ini di Blognya Kadir, boss).

(3) Garis kemiskinan kan katanya berdasarkan konsumsi ya?
Nah, aku bingung, kenapa di sini (Mentawai) yang harganya selangit (bensin aja bisa mencapai Rp.25.000/liter kalau langka, tapi rata-rata sih Rp10.000/liter) tapi garis kemiskinannya rendah? Selalu cenderung dibawah GK Sumbar. Bahkan termasuk yang terendah di antara 19 kab./kota. Padahal, dari segi–biaya–konsumsi justru yang termahal di antara kab./kota lainnya.


Jawab: Itu kelamahan GK yang ada saat ini. Sederhananya, salah satu indikator yang memengaruhi nilai GK (utamanya penghitungan GK sementara ketika akan menentukan populasi rujukan) adalah inflasi, sementara inflasi dihitung hanya pada 66 kota. Untuk Kabupaten Mentawai tentu tak ada inflasinya. Dengan demikian, perkembangan harga-harga di Mentawai dianggap sama dengan kota-kota lain di Sumbar yang dihitung inflasinya, Kota Padang dan Solok, misalnya. Intinya, akurasi penghitungan hingga level kabupaten masih perlu ditingkatkan (jumlah sampel perlu ditambah). Penghitungan akan semakin presisi jika dilakukan semacam Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan penghitungan inflasi (perkembangan harga-harga) pada level kabupaten. Dan, ini bisa menjadi proyek yang cukup menjanjikan untuk dipresentasikan di depan Pak Bupati nantinya....hehehe.

Selamat berjuang, boss. Good Luck. (*)

Pemerintah telah menetapkan 11 prioritas pembangunan nasional tahun 2009-2014. Di antara kesebelas prioritas itu, penanggulangan kemiskinan berada di urutan keempat. Tidak main-main, persentase penduduk miskin dipatok harus di bawah 10 persen pada tahun 2014. Itu artinya, persentase penduduk miskin harus turun minimal satu persen per tahun.

Sayangnya, target ambisius itu kenyataannya jauh panggang dari api. Data statistik menunjukkan, pemerintah nampaknya hanya jago membuat target, tapi lemah dalam mewujudkannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Maret 2009 – Maret 2012, penurunan jumlah penduduk miskin berjalan lamban. Secara rata-rata, kurang dari satu persen per tahun. Padahal, di sisi lain kita tahu, dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk segala rupa program pengentasan kemiskinan yang kian berlapis tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun–mencapai Rp90 triliun pada tahun 2012.

Data yang dirilis BPS pada Senin lalu (2/7) menyebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), atau berkurang sebesar 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan kondisi Maret 2011. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2009–jumlah penduduk miskin mencapai 32,53 juta orang (14,15 persen)–artinya dalam tiga tahun terakhir, penduduk miskin hanya berkurang sebesar 2,19 persen atau sekitar 0,73 persen per tahun.

Keberhasilan ‘semu’
Menariknya, dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu dengan bangga menyatakan keberhasilannya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin meskipun laju penurunan yang terjadi berjalan lamban. Dalam forum Rio+20 di Riocentro Convention Center, Rio De Janeiro, Brasil, baru-baru ini, misalnya, Presiden SBY dengan begitu percaya diri menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia tinggal 12,5 persen (kondisi September 2011). Ini sekaligus membantah penilaian yang diberikan oleh Fund for Peace kepada Indonesia sebagai salah satu negara gagal.

Statistik kemiskinan yang ada memang dengan terang menunjukkan, pemerintah tak layak disebut gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini. Tapi, apakah dengan itu pemerintah juga layak disebut berhasil? Saya kira jawabannya perlu dipikirkan matang-matang. Betapa tidak. Jika kita telaah lebih jauh statistik kemiskinan yang ada–setidaknya selama periode kedua pemerintahan SBY–penurunan jumlah penduduk miskin yang berlangsung lamban ternyata juga dibarengi dengan pertambahan jumlah penduduk  hampir miskin yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sini mudah diduga, sebagian besar mereka yang lepas dari status miskin selama ini sejatinya hanya berubah status menjadi hampir miskin, dengan kondisi kesejahteraan yang boleh dibilang tidak jauh berbeda dengan kondisi ketika mereka masih miskin.

Patut diperhatikan, yang disebut penduduk hampir miskin menurut BPS adalah individu dengan pengeluaran per kapita per bulan tidak lebih dari 20 persen di atas garis kemiskinan (GK). Artinya, jika nominal GK yang digunakan BPS pada Maret 2012 untuk menetapkan siapa Si Miskin sebesar Rp248.707 rupiah per bulan, selisih pengeluaran penduduk hampir miskin terhadap penduduk miskin tidak lebih dari Rp49.741 rupiah setiap bulannya. Tentu sulit mengharapkan perbedaan kesejahteraan yang berarti dari Si Miskin dengan tambahan pengeluaran kurang dari Rp49.741 dalam sebulan atau Rp1.658 rupiah dalam sehari. Karena itu, mereka sangat rentan untuk kembali jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka.

Jika penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi selama ini kenyataannya hanya menambah jumlah penduduk hampir miskin, saya kira tidak berlebihan kalau kita menyebut capaian pengurangan kemiskinan yang diraih pemerintah selama ini hanyalah keberhasilan ‘semu’ semata.

Kemiskinan kronik
Mudah untuk diduga, lambannya laju penurunan jumlah penduduk miskin dikarenakan kondisi kemiskinan yang terjadi sudah kronik (chronic poverty). Ditengarai, mereka yang belum terentaskan dari kemiskinan saat ini adalah penduduk miskin kronik, bukan lagi penduduk miskin sementara. Berbeda dengan kemiskinan sementara (transient poverty) yang lebih merupakan resultan dari sebab-sebab temporer—seperti krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak populis, dan bencana alam—kemiskinan kronik bersifat persisten, tetap hadir meskipun krisis tidak terjadi, kebijakan pemerintah populis, dan/atau tidak ada bencana alam.

Ciri utama penduduk miskin kronik adalah derajat kapabilitas—tingkat pendidikan dan kesehatan—serta aksesibilitas mereka yang rendah. Derajat kapabilitas yang rendah mengakibatkan berbagai program pengentasan kemiskanan yang bersifat pemberdayaan (empowerement), seperti Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak akan berpangaruh banyak dalam mendorong mereka keluar dari jerat kemiskinan. Sementara itu, kesulitan akses menjadikan mereka seringkali tidak terjangkau oleh berbagai program bantuan karena tinggal di daerah-daerah terpencil (remote area). Celakanya, rendahnya derajat kapabillitas ini juga kian diperparah dengan pesimisme terhadap kondisi serba kekurangan yang dialami. Mereka yang terjerat kemiskinan kronik umumnya tidak yakin bahwa nasib mereka bakal berubah. Bahkan, tidak jarang di antara mereka menganggap bahwa kemiskinan yang dialami sudah takdir, bahkan sesuatu yang harus disyukuri.

Dalam skema program pengentasan kemiskinan yang didesain pemerintah, upaya untuk meningkatkan derajat kapabilitas dan aksesibiltas penduduk miskin memang telah dilakukan. Program-program bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk penduduk miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK-GAKIN), Program Penyediaan Air dan Sanitasi untuk Masyarakat Pendapatan Rendah (WSLIC2), dan Jamaninan Persalinan (Jampersal) telah duluncurkan pemerintah. Namun, ditengarai efektivitas program-program tersebut masih perlu ditingkatkan.

Telah lama diketahui, kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena perdesaan, lebih khusus lagi pertanian. Data BPS menunjukkan, 63,42 persen penduduk miskin pada Maret 2012 tinggal di daerah perdesaan. Mudah untuk diduga, sebagian besar mereka adalah buruh tani dan petani: gurem dan penggarap.  Ditengarai, meskipun belakangan ini pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas—mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan—cukup mengesankan, nampaknya hal ini belum diikuti perbaikan kesajahteraan penduduk miskin yang bekerja di sektor ini secara berarti.

Berdasarkan data BPS, sepanjang 2012, sektor pertanian dalam arti luas memang tumbuh sebesar 3,9 persen (year on year). Namun, pada saat yang sama, nilai rill upah (daya beli) buruh tani secara umum teros merosot—meskipun nilai nominalnya terus naik—dan pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan proksi derajat kesejahteraan petani, cenderung stagnan. Dari sini patut diduga, pertumbuhan yang terjadi di sektor pertanian timpang. Dalam artian, sebagian besar ‘kue’ pertumbuhan—nilai tambah (value added)—yang tercipta di sektor ini hanya dinikmati segelintir orang yang memiliki akses penguasaan faktor produksi yang lebih besar. Untuk subsektor tanaman bahan makanan, misalnya, sebagian besar ‘kue’ pertumbuhan itu nampaknya dinikmati oleh para petani besar dan pemilik lahan, bukan petani penggarap, gurem, apalagi buruh tani yang jumlahnya mencapai sekitar 5 juta orang.

Karena sebagian besar penduduk miskin—termasuk miskin kronik—tinggal di perdesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah harus memberi perhatian lebih pada pembangunan daerah perdesaan dan penguatan sektor pertanian. Program-program penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada kedua hal ini, seperti Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D), Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (CERD/PMPD), Proyek Pengembangan Wilayah Berbasis Pertanian Sulawesi (SAADP), dan Pembinaan Peningkatan Petani Nelayan Kecil (P4K) harus terus digalakkan. Pemerintah harus bekerja lebih giat dan lebih keras. (*)

Penurunan jumlah penduduk miskin kembali seret. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini (2/1) menyebutkan, sepanjang periode Maret hingga September 2012, jumlah penduduk miskin Indonesia hanya berkurang sebesar 0,54 juta orang atau sekitar 0,30 persen. Penurunan tipis ini hanya menggeser tingkat kemiskinan ke posisi 11,66 persen pada September 2012. Artinya, target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai kisaran angka 9,5-10,5 persen di tahun ini bakal sulit tercapai. Pasalnya, tren penurunan jumlah penduduk miskin dalam 4 tahun terakhir, yakni sepanjang 2009-2012, tak pernah mencapai satu persen dalam setahun, apalagi dalam waktu hanya enam bulan.

Terlepas dari laju penurunan jumlah penduduk miskin yang terus melambat, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita selama ini, yakni pertambahan proporsi penduduk kaya Indonesia yang sangat cepat. Konon, laju pertambahan orang kaya baru (OKB) Indonesia adalah yang tercepat di Asia Tenggara. Data Bank Dunia menyebutkan, jumlah penduduk kelas menenengah, yakni mereka yang memiliki pengeluaran 2-20 dollar PPP per hari, mencapai 134 juta orang atau 56,6 persen dari total  penduduk pada tahun 2012. Padahal sembilan tahun sebelumnya, yakni di tahun 2003, jumlah penduduk kelas menengah hanya mencapai 81 juta orang. Artinya, dalam sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia telah bertumbuh sebesar 65 persen atau secara rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Tentu sebuah pertumbuhan yang fantastis.

Sayangnya, proporsi kelas menengah yang tumbuh luar biasa itu cenderung rapuh. Sebagian besar mereka terlalu konsumtif dengan hasrat berbelanja yang luar biasa. Uang untuk benda, barangkali adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapi dahsyatnya mereka dalam menghambur-hamburkan uang. Pemandangan yang tersaji saat hari libur di berbagai pusat perbelanjaan di sejumlah kota besar di tanah air merupakan gambaran betapa bergeloranya elan mereka ketika berbelanja. Tak puas di dalam negeri, mereka akan meluapkan hasratnya hingga ke luar negeri. Kawasan elite Orchad Road di Singapura, misalnya, telah menjadi saksi betapa dahsyatnya hasrat mereka dalam berbelanja. Padahal tidak jarang, barang yang mereka beli sejatinya juga tersedia di mal-mal besar di tanah air.

Ledakan proporsi penduduk kelas menengah merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Diketahui, sejak tahun 2006, pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata di atas 6 persen per tahun. Dengan melihat struktur pertumbuhan ekonomi selama ini yang lebih dihela oleh pertumbuhan di sektor nontradable (jasa), mudah diduga bahwa sebagain besar OKB atau penduduk kelas menengah yang ada saat ini adalah kaum urban. Dengan lain perkataan, geliat pertumbuhan penduduk kelas menengah sejatinya hanya terjadi di daerah perkotaan yang langgam perekonomiannya lebih dimotori oleh sektor jasa, bukan di daerah perdesaan yang perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor riil (tradable).

Karena itu, tidak mengherankan kalau pertumbuhan penduduk kelas menengah yang begitu mengesankan ternyata juga dibarengi dengan kenyataan lain yang tak mengenakkan, yakni jurang ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin yang terus melebar. Pertumbuhan ekonomi yang lebih didorong oleh sektor jasa, menjadikan laju pertambahan pendapatan kelompok kaya jauh lebih cepat ketimbang laju pertambahan pendapatan kelompok miskin yang sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor riil. Data BPS menunjukkan, di 2011, indek gini yang merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 poin. Artinya, ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium. Angka sebesar 0,41 juga dapat dimaknai bahwa 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 16,85 persen dari total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian, sementara pada saat yang sama 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru menikmati sekitar 48,42 persen total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian. Itupan dengan catatan, penghitungan indek gini yang dilakukan BPS selama ini didasarkan pada data hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga, bukan pendapatan. Seandainya penghitungan indek gini didasarkan pada data pendapatan, sudah barang tentu gambaran ketimpangan pendapatan yang dihasilkan lebih tak mengenakkan lagi.

Hingga saat ini, BPS belum merilis angka indek gini untuk tahun 2012. Namun ditengari, indek gini di tahun 2012 bakal meningkat dibanding tahun 2011. Indikasinya adalah indek kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2012 yang mengalami kenaikan dibanding kondisi Maret 2012. Kenaikan kedua indek ini menunjukkan, pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian memburuk.

Berkaca pada kondisi di atas, jangan terkesiap kalau segelintir orang kaya di Indonesia ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya meskipun pada saat yang sama jumlah penduduk miskin nyaris menembus 30 juta jiwa. Data yang dirilis Majalah Forbes beberapa waktu lalu menyebutkan, total kekayaan 40 orang di negeri ini mencapai US$88,6 miliar atau sekitar Rp841,7 triliun jika menggunakan kurs sebesar Rp9.500. Tentu jumlah yang sangat fantastis. Bayangkan, kekayaan sebanyak itu adalah 11,3 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia di 2011. Sayangnya, kenyataannya sebagian mereka menjadi kaya dengan menguras sumber daya alam negeri ini. Sebagiannya lagi menjadi kaya karena industri rokok padahal pada saat yang sama penduduk miskin negeri ini justru menghabiskan sebagian besar pendapatannya–setelah beras–untuk rokok.

Menjadi kaya adalah hak setiap warga negera. Tapi pada saat yang sama konstitusi telah menggariskan bahwa ekonomi haruslah berkeadilan. Karena tujuan pembangunan nasional hanya mengenal kesejahteraan umum–untuk semua–bukan kesejahteraan untuk segelintir orang. Sebuah tantangan berat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dewasa ini. (*)
Statistik kemiskinan yang dirilis pemerintah di ruang publik kerap menuai polemik, silang sengkurat, dan mengundang kontroversi. Angka kemiskinan versi pemerintah memang selalu menggemaskan.

Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga resmi pemerintah yang selama ini diamanahi tugas untuk menghitung angka kemiskinan, acapkali dituduh berbohong terkait angka kemiskinan yang dirilisnya. Statistik kemiskinan telah dipolitisasi dan dimanipulasi, diramu sedemikian rupa untuk menyenang-nyenangkan penguasa. Demikian, sejumlah hujatan terhadap BPS yang kerap tersua di pelbagai media.

Alhasil, di tengah kepercayaan publik terhadap statistik kemiskinan resmi yang telah menyentuh titik nadir, pemerintah pun mengalami hambatan untuk meyakinkan publik terkait keberhasilannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Padahal, telah luar biasa usaha (effort) yang dikerahkan pemerintah untuk itu. Anggaran yang telah digelontorkan pun bukan main banyaknya, nyaris menyentuh 100 triliun.

Angka Statistik Kontra Realita
Jika menengok publisitas angka-angka statistik selama ini –bukan hanya yang diwartakan oleh BPS –capaian Indonesia dalam mereduksi jumlah penduduk miskin, boleh dibilang, cukup mengesankan. Sepanjang tahun 2005-2009, misalnya, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa laju penurunan jumlah penduduk miskin Indonesia termasuk salah satu yang tercepat di dunia, yakni mencapai 0,8 persen per tahun. Indonesia lebih baik dibanding Kamboja (0,11 persen), Thailand (0,09 persen), Philipina (0,01 persen), dan India yang justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,18 persen per tahun sepanjang tahun 2005-2009 meskipun performa makro ekonominya jauh lebih mengesankan dibanding Indonesai.

Sayangnya, di dalam negeri capaian di atas justru minim apresiasi dan sama sekali sepi dari riuh tepuk tangan. Keberhasilan tersebut seolah tenggelam oleh arus ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam penegakkan hukum –khususnya pemberantasan korupsi –dan perlindungan hak asasi manusia. Negeri ini pun dicap sebagai “negara gagal” oleh rakyatnya sendiri.

Kondisi ini sebetulnya dapat dimengerti. Pasalnya, statistik kemiskinan yang begitu mengesankan itu “seolah” tidak sejalan dengan fakta keseharian yang ditemui oleh publik. Bagi mereka, angka kemiskinan yang dilaporkan terus menurun secara konsisten selama beberapa tahun terakhir adalah sesuatu yang terlalu sulit diterima –bahkan tidak masuk akal–di tengah kian beratnya tekanan beban ekonomi yang dirasakan karena harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik dengan kecepatan yang jauh melampaui peningkatan pendapatan mereka. Berhubung kehidupan ekonomi yang dirasakan kian sulit dan mencekik, menurut mereka yang terjadi galibnya adalah sebaliknya: jumlah penduduk miskin bertambah.

Tentu saja, baik statistik kemiskinan versi pemerintah maupun sanggahan publik di atas, yang dibangun berdasarkan fakta keseharian yang dirasakan, keduanya bisa benar atau salah. Statistik kemiskinan yang dirilis pemerintah selama ini boleh jadi tidak menangkap kondisi kemiskinan yang sesungguhnya terjadi. Dalam bahasa statistik, mungkin saja pengukuran kemiskinan yang dilakukan pemerintah –yang dalam hal ini BPS –ternyata bias. Jika demikian kondisinya tentu harus diperbaiki.

Ruang untuk hal ini cukup terbuka, mengingat metode yang digunakan hanyalah pendekatan statistik (kuantitatif) yang sudah barang tentu tidak menghasilkan sebuah angka dengan kebenaran absolut (pasti). Orang bilang, jika tak ada error, bukan statistik namanya. Coba tengok hasil hitung cepat (quick count) Pilkada DKI Jakarta baru-baru lalu yang didasarkan pada metode statistik (survei), tentu berselisih dengan hasil penghitungan resmi (real count) KPUD DKI. Itulah statistik, selalu ada selisih antara hasil estimasi (perkiraan) dengan yang diestimasi.

Statistik kemiskinan yang diwartakan BPS selama ini juga hanyalah estimasi yang didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang memotret pengeluaran konsumsi 75.000 sampel rumah tangga yang menyebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Peluang hasil estimasi melenceng jauh dari fakta yang ingin dipotret (kondisi kemiskinan) tentu selalu ada–meskipun sebetulnya sangat kecil (tidak lebih dari 5 persen).

Atau boleh jadi justru sebaliknya, statistik kemiskinan pemerintah sudah betul dalam menggambarkan kondisi kemiskinan yang terjadi, dan sanggahan publik yang didasarkan pada fakta keseharian ternyata keliru. Hal ini tentu sangat mungkin terjadi karena untuk menarik konklusi tentang gambaran kondisi kemiskinan Indonesia–dari Sabang sampai Boven Digoel–informasi yang sifatnya sepotong-sepotong alias parsial acapkali menyesatkan.

Gambaran sederhananya seperti ini: bila kita hanya menyimpulkan gambaran demografi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin berdasarkan fakta keseharian yang kita dapati di dalam bus Transjakarta tanpa menengok ke jalan raya (tempat sepeda motor tumpah ruah yang umumnya dikemudikan para lelaki), tentu kita akan menyimpulkan bahwa di negeri ini lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Kesimpulan yang tentu sesat dan keliru karena hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Indonesia sebesar 101. Artinya, untuk setiap 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki……bersambung.
Tak bisa ditampik, gemuruh pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil: perbaikan ekonomi terus terjadi. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, rata-rata di atas 6 persen per tahun sejak tahun 2006. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi memang sempat terkoreksi pada angka 4,6 persen. Tapi, itu adalah hal yang bisa dimaklumi. Kala itu, badai krisis ekonomi global tengah menerpa.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen pun sebetulnya kita patut diacungi jempol. Pasalnya, kita bisa tumbuh positif dan moderat sementara pada saat yang sama banyak negara-negara di dunia mengalami resesi dan tumbuh negatif. Bahkan, angka pertumbuhan sebesar itu telah menempatkan kita sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah China dan India.

Seiring pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, pendapatan per kapita terus meningkat. Di tahun 2011, misalnya, telah mencapai 3.543 dollar AS. Dengan angka pendapatan per kapita sebesar ini, kita telah tercatat sebagai negara dengan penduduk berpendapatan menengah (middle income country).

Sejumlah tantangan dan solusi
Sayangnya, perbaikan ekonomi masih menyisakan tiga tantangan berikut: kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketimpangan (inequality).

Selama ini, gemuruh pertumbuhan ekonomi memang telah mendongkrak proporsi kelas menengah. Namun, juga masih menyisakan kelompok miskin dan rentan. Sepanjang tahun 2003-2010, jumlah penduduk kelas menengah, yakni mereka yang memiliki pengeluaran sebesar 2 dollar AS – 20 dollar AS per hari, memang telah bertambah dari 81 juta orang (37,7 persen) pada tahun 2003 menjadi 131 juta orang (56,5 persen) pada tahun 2010 (Bank Dunia). Namun, pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), sementara penduduk rentan miskin (hampir miskin) mencapai 26,39 juta orang (10,83 persen).

Dalam satu dekade terakhir, penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat. Bahkan, ada kecenderungan semakin jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2014. Celakanya, ini juga dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang kian melebar. Indek Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pendatan, bahkan telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 di tahun 2011. Artinya, ketimpangan pendatan telah memasuki skala medium.

Di antara penyebab penurunan kemiskinan berjalan lambat adalah dua hal berikut: kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat karena kurang memperhatikan karakteristik kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas.

Ada empat karakteristik utama kemiskinan di Indonesia. Pertama, tingkat kesenjangan kemiskinan antar provinsi sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di Jakarta sebesar 3,69 persen, sementara di Papua mencapai 31,11 persen. Hal ini tentu tidak terlepas dari disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah yang masih tajam. Faktual, sampai saat ini aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa.

Kedua, kesenjangan kemiskinan antara kota dan desa juga tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,2 persen, sementara di pedesaan mencapai 15,12 persen. Selain itu, sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di pedesaan (63 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan) dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (71,26 persen).

Ketiga, jumlah penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan (hampir miskin) cukup banyak. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi rentan terhadap kemiskinan. Mereka bakal jatuh miskin jika sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka.

Keempat, kontribusi makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, kontribusi komoditas pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,50 persen: beras memberi kontribusi paling dominan, yakni mencapai 29,23 persen di perkotaan dan 35,61 persen di pedesaan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas ditunjukkan oleh sensifitasnya yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Hasil exercises Suhariyanto (2012) menunjukkan, sepanjang tahun 2000-2011, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat kemiskinan hanya sebebar -0.3990. Artinya, penurunan jumlah penduduk miskin untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 143.050 orang.

Temuan ini tentu tidak mengherankan, melihat struktur pertumbuhan ekonomi selama ini yang lebih digerakkan oleh sektor non-tradable (jasa) ketimbang sektor tradable (riil). Padahal, sebagian besar angkatan kerja kita, termasuk penduduk miskin, menggantungkan hidupnya di sektor tradable (utamanya sektor pertanian).

Jadi, tidak mengherankan kalau pendapatan per kapita terus meningkat, sementara pada saat yang sama ketimpangan pendapatan juga terus melebar karena rata-rata pengeluaran/pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka: (1) perlu dirancang program penanggulangan kemiskinan (dalam skala besar) yang fokus di daerah pedesaan, baik di sektor pertanian (untuk petani gurem dan nelayan) maupun sektor non-pertanian (untuk buruh tani); (2) pertumbuhan ekonomi harus inklusif, pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan hanya akan terwujud jika pembangunan sektor pertanian-pedesaan menjadi prioritas, kebijakan perpajakan dan subsidi yang benar (subsidi orang), dan relokasi akonomi di luar Jawa; (3) program penanggulangan kemiskinan harus dibuat berbeda untuk wilayah perkotaan dan pedesaan (juga antar provinsi), karakteristik daerah harus diperhatikan, dan terkait hal ini peran pemerintah daerah mutlak diperlukan; (4) program penanggulangan kemiskinan juga harus memperhatikan penduduk yang rentan miskin, bukan hanya yang miskin; dan (5) harga komoditas pangan, terutama beras, harus stabil. (*)

Referensi:
(1) Slide presentasi Dr. Kecuk Suhariyanto, Deputi Neraca dan Analisis Statistik-BPS (Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Mengapa Berjalan Lambat?).
(2) Slide presentasi Prof. Suahasil Nazara, FEUI dan TNP2K (Managing Oportunity)
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!