Langsung ke konten utama

Di Balik Pertumbuhan Kelas Menengah

Penurunan jumlah penduduk miskin kembali seret. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini (2/1) menyebutkan, sepanjang periode Maret hingga September 2012, jumlah penduduk miskin Indonesia hanya berkurang sebesar 0,54 juta orang atau sekitar 0,30 persen. Penurunan tipis ini hanya menggeser tingkat kemiskinan ke posisi 11,66 persen pada September 2012. Artinya, target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai kisaran angka 9,5-10,5 persen di tahun ini bakal sulit tercapai. Pasalnya, tren penurunan jumlah penduduk miskin dalam 4 tahun terakhir, yakni sepanjang 2009-2012, tak pernah mencapai satu persen dalam setahun, apalagi dalam waktu hanya enam bulan.

Terlepas dari laju penurunan jumlah penduduk miskin yang terus melambat, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita selama ini, yakni pertambahan proporsi penduduk kaya Indonesia yang sangat cepat. Konon, laju pertambahan orang kaya baru (OKB) Indonesia adalah yang tercepat di Asia Tenggara. Data Bank Dunia menyebutkan, jumlah penduduk kelas menenengah, yakni mereka yang memiliki pengeluaran 2-20 dollar PPP per hari, mencapai 134 juta orang atau 56,6 persen dari total  penduduk pada tahun 2012. Padahal sembilan tahun sebelumnya, yakni di tahun 2003, jumlah penduduk kelas menengah hanya mencapai 81 juta orang. Artinya, dalam sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia telah bertumbuh sebesar 65 persen atau secara rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Tentu sebuah pertumbuhan yang fantastis.

Sayangnya, proporsi kelas menengah yang tumbuh luar biasa itu cenderung rapuh. Sebagian besar mereka terlalu konsumtif dengan hasrat berbelanja yang luar biasa. Uang untuk benda, barangkali adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapi dahsyatnya mereka dalam menghambur-hamburkan uang. Pemandangan yang tersaji saat hari libur di berbagai pusat perbelanjaan di sejumlah kota besar di tanah air merupakan gambaran betapa bergeloranya elan mereka ketika berbelanja. Tak puas di dalam negeri, mereka akan meluapkan hasratnya hingga ke luar negeri. Kawasan elite Orchad Road di Singapura, misalnya, telah menjadi saksi betapa dahsyatnya hasrat mereka dalam berbelanja. Padahal tidak jarang, barang yang mereka beli sejatinya juga tersedia di mal-mal besar di tanah air.

Ledakan proporsi penduduk kelas menengah merupakan buah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Diketahui, sejak tahun 2006, pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata di atas 6 persen per tahun. Dengan melihat struktur pertumbuhan ekonomi selama ini yang lebih dihela oleh pertumbuhan di sektor nontradable (jasa), mudah diduga bahwa sebagain besar OKB atau penduduk kelas menengah yang ada saat ini adalah kaum urban. Dengan lain perkataan, geliat pertumbuhan penduduk kelas menengah sejatinya hanya terjadi di daerah perkotaan yang langgam perekonomiannya lebih dimotori oleh sektor jasa, bukan di daerah perdesaan yang perekonomiannya lebih didominasi oleh sektor riil (tradable).

Karena itu, tidak mengherankan kalau pertumbuhan penduduk kelas menengah yang begitu mengesankan ternyata juga dibarengi dengan kenyataan lain yang tak mengenakkan, yakni jurang ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin yang terus melebar. Pertumbuhan ekonomi yang lebih didorong oleh sektor jasa, menjadikan laju pertambahan pendapatan kelompok kaya jauh lebih cepat ketimbang laju pertambahan pendapatan kelompok miskin yang sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor riil. Data BPS menunjukkan, di 2011, indek gini yang merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 poin. Artinya, ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium. Angka sebesar 0,41 juga dapat dimaknai bahwa 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 16,85 persen dari total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian, sementara pada saat yang sama 20 persen penduduk dengan pendapatan tertinggi justru menikmati sekitar 48,42 persen total pendapatan yang tercipta dalam perekonomian. Itupan dengan catatan, penghitungan indek gini yang dilakukan BPS selama ini didasarkan pada data hasil survei pengeluaran konsumsi rumah tangga, bukan pendapatan. Seandainya penghitungan indek gini didasarkan pada data pendapatan, sudah barang tentu gambaran ketimpangan pendapatan yang dihasilkan lebih tak mengenakkan lagi.

Hingga saat ini, BPS belum merilis angka indek gini untuk tahun 2012. Namun ditengari, indek gini di tahun 2012 bakal meningkat dibanding tahun 2011. Indikasinya adalah indek kedalaman dan keparahan kemiskinan pada September 2012 yang mengalami kenaikan dibanding kondisi Maret 2012. Kenaikan kedua indek ini menunjukkan, pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara mereka kian memburuk.

Berkaca pada kondisi di atas, jangan terkesiap kalau segelintir orang kaya di Indonesia ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya meskipun pada saat yang sama jumlah penduduk miskin nyaris menembus 30 juta jiwa. Data yang dirilis Majalah Forbes beberapa waktu lalu menyebutkan, total kekayaan 40 orang di negeri ini mencapai US$88,6 miliar atau sekitar Rp841,7 triliun jika menggunakan kurs sebesar Rp9.500. Tentu jumlah yang sangat fantastis. Bayangkan, kekayaan sebanyak itu adalah 11,3 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia di 2011. Sayangnya, kenyataannya sebagian mereka menjadi kaya dengan menguras sumber daya alam negeri ini. Sebagiannya lagi menjadi kaya karena industri rokok padahal pada saat yang sama penduduk miskin negeri ini justru menghabiskan sebagian besar pendapatannya–setelah beras–untuk rokok.

Menjadi kaya adalah hak setiap warga negera. Tapi pada saat yang sama konstitusi telah menggariskan bahwa ekonomi haruslah berkeadilan. Karena tujuan pembangunan nasional hanya mengenal kesejahteraan umum–untuk semua–bukan kesejahteraan untuk segelintir orang. Sebuah tantangan berat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dewasa ini. (*)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia

Indonesia boleh dibilang memiliki catatan yang cukup mengesankan dalam usaha mengurangi kemiskinan. Gambar 3 dan Tabel 2 secara jelas menunjukkan bahwa secara umum perkembangan persentase penduduk miskin Indonesia selama empat dekade terakhir menunjukkan tren yang menurun. Selama periode 1976-1996, melalui performa pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen per tahun, Indonesia telah berhasil mengurangi persentase penduduk miskin yang mencapai 40,1 persen pada pertengahan 1976 hingga hanya mencapai 11,3 persen pada tahun 1996. Menurut Timmer dalam Tambunan (2006), selama periode ini, terdapat beberapa sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya pertumbuhan pesat di sektor pertanian. Kontribusi dominan sektor pertanian berakhir pada penghujung dekade 80an ketika perannya mulai digantikan oleh industri manufaktur. Pada periode ini pula, mulai terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian (daerah perdesaan) ke s

Pertanyaan Tentang Kemiskinan dari Mentawai

Suatu tempo, seorang sahabat nun di Pulau Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), melayangkan sejumlah pertanyaan terkait penghitungan angka kemiskinan kepada saya via Facebook. Uda bermarga Koto kelahiran Medan, Sumatera Utara, itu minggu depan akan presentasi di depan Bupati Kepulauan Mentawai dan Kepala SPKD. Dia khawatir bakal dicecar sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan oleh Pak Bupati dan kawan-kawannya. Maklum, dia menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis) di kantornya, BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang hampir saban hari diteror ancaman gempa dan tsunami itu. Tidak main-main, penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesra) menjadi tanggungjawabnya. " Ane pegang Inkesra ama PDRB, boss...." seperti itu kalimat yang dia tuliskan dalam pesannya. Jujur, saya terkagum-kagum kala membacanya. Hebat nian kawan yang satu ini. Kecil-kecil sudah jadi pejabat dan presenta

Indonesia Pusat Kemiskinan Asia Tenggara

Laporan bertajuk ‘Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN: Strengthening integrated national financing frameworks to deliver 2030 Agenda’ yang dirilis belum lama ini  menyebutkan bahwa secara umum negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) telah berhasil mencapai sebagian besar target the Millenium Development Goals (MDGs) selama kurun waktu 2005 hingga 2015. Namun demikian, masih ada sejumlah catatan yang mesti dibereskan. Dan, sebagian catatan tersebut berkait erat dengan peran Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN. Diketahui, ASEAN merupakan rumah bagi lebih dari 600 juta jiwa yang tersebar di 10 negara, dan lebih dari sepertiga dari total jumlah tersebut merupakan penduduk Indonesia. Terkait masalah kekurangan gizi (malnutrisi), misalnya, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan kekurangan gizi kronik yang tercermin dari tingginya prevalensi balita bertubuh kerdil ( stunting ). Laporan ini menyebutkan, 36 persen balita di Tanah Air bertubuh kerdil.